DELI SERDANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Deli Serdang menegaskan beban kerja guru di wilayahnya tetap 37,5 jam per pekan, sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2025.
Kepastian ini disampaikan untuk menepis isu yang beredar bahwa jam kerja guru mencapai 41,5 jam setiap minggu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar, menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.Baca Juga:
"Beban kerja guru sesuai Permendikbud No.11 Tahun 2025, Pasal 2 ayat 1, yaitu 37,5 jam per minggu dan tidak termasuk jam istirahat," ujar Anwar di Lubuk Pakam, Selasa, 11 November 2025.
Menurut Anwar, perhitungan beban kerja guru sudah dikaji bersama Dinas Pendidikan Deli Serdang.
Hari kerja dimulai Senin hingga Sabtu, dengan durasi dan pola kerja berbeda setiap hari.
Pada hari Senin hingga Kamis, guru masuk pukul 07.00–15.00 WIB dengan waktu istirahat satu jam.
Sehingga jam efektif mengajar dan bekerja dihitung tujuh jam per hari, atau total 28 jam dalam empat hari.
Sementara hari Jumat berlangsung dari pukul 07.00–11.30 WIB (4,5 jam kerja) dan Sabtu dari pukul 07.00–12.00 WIB (5 jam kerja).
Jika dijumlahkan, total waktu kerja mencapai 37,5 jam per minggu.
"Kalau ada yang menghitungnya menjadi 41,5 jam, mungkin ada kekeliruan dalam perhitungan. Tapi kami terbuka menerima saran dan kritik demi perbaikan," kata Anwar.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa beban kerja guru tidak hanya mencakup kegiatan mengajar di kelas.
Guru juga diharapkan melaksanakan tugas bimbingan kepada murid, menyusun rencana pembelajaran, serta membina kegiatan ekstrakurikuler.
Kebijakan ini, kata Anwar, bertujuan menjaga keseimbangan antara profesionalisme guru dan kualitas pendidikan tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
