JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengkritik kebijakan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai timpang dan merugikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Kritik ini disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, terkait kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN.
Baca Juga:"Jawaban normatif soal kuota tidak menyentuh persoalan struktural di dunia pendidikan tinggi," ujar Prof. Didik, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, PTN selama ini menikmati pendanaan ganda, baik dari APBN maupun dari biaya mahasiswa, sehingga menciptakan persaingan yang
merugikan PTS.
Prof. Didik menekankan, meski PTN telah didanai negara selama lebih dari 50 tahun, performa universitas negeri di Indonesia masih tertinggal dibandingkan perguruan tinggi di Singapura maupun Malaysia.
Ia menyayangkan praktik yang membiarkan PTN menyerap mahasiswa sebanyak-banyaknya, sehingga peran PTS dan organisasi pendidikan seperti NU maupun Muhammadiyah menjadi tergerus.
Sebagai solusi, Prof. Didik mengusulkan anggaran PTN dipotong sebesar 50 persen dan dialokasikan secara proporsional ke PTS melalui APBN-Perubahan 2026.
Jika skema ini tidak memungkinkan, ia menyarankan pembatasan ketat penerimaan mahasiswa PTN agar fokus pada kelompok kurang mampu dengan subsidi silang yang proporsional.
"Negara harus berhenti mempertahankan praktik diskriminatif dan segera menyelamatkan ekosistem PTS yang selama ini berinvestasi mandiri tanpa membebani keuangan negara," tegas Prof. Didik.
Langkah ini, menurutnya, penting untuk menciptakan keadilan pendidikan dan mendukung pemerataan akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Dit
HUKUM DAN KRIMINAL
SIPIROK Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak
PARIWISATA
PADANG Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh je
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumat
PEMERINTAHAN
KARAWANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Ia mengungkapkan, be
EKONOMI
JAKARTA Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidi
HUKUM DAN KRIMINAL
