Korupsi di Kemenkes? Menkes Budi Gunadi: Kalau Salah, Hukum Saja!
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan syarat skor TOEFL tinggi bagi calon penerima beasiswa.
Menurut Bahlil, ketentuan ini berpotensi menguntungkan kalangan ekonomi atas dan menyulitkan mahasiswa dari latar belakang kurang mampu, termasuk para santri.
"Jangan disuruh syaratnya itu harus bahasa Inggris TOEFL 700 atau 800, itu mah orang-orang kaya saja," ujar Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Azzainiyyah, Sukabumi, Minggu (8/3/2026).Baca Juga:
Bahlil menekankan, kualitas pendidikan tidak selalu ditentukan oleh jenis sekolah.
Ia menilai pesantren memiliki potensi yang setara, bahkan lebih unggul, dibanding sekolah umum tertentu.
"Belum tentu sekolah yang sekarang dianggap bagus itu kualitasnya lebih hebat dibandingkan dengan pesantren," katanya.
Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menyatakan kritik Bahlil memiliki dasar yang kuat.
Menurutnya, kemampuan bahasa Inggris sering kali berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang.
"Secara kasuistik memang ada dari kelompok menengah ke bawah yang kemampuan bahasanya bagus, tetapi secara umum fasilitas belajar lebih banyak dimiliki oleh mereka yang mampu," kata Darmaningtyas, Rabu (11/3/2026).
Ia menambahkan, siswa dari keluarga mampu bisa mengakses kelas privat atau lembaga pendidikan tambahan, sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu hanya mengandalkan sekolah atau belajar otodidak.
Darmaningtyas menegaskan bahwa standar TOEFL terlalu tinggi berisiko membuat beasiswa LPDP hanya dikuasai kelompok ekonomi atas.
"Yang penting kemampuan penguasaan bahasa untuk mengikuti kuliah dan menulis paper dengan baik. Itu sudah cukup," pungkasnya.*
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengaku tidak mengenal terdakwa M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kebijakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang kerap menetapkan s
PENDIDIKAN
MEDAN Dampak perkara dugaan korupsi pengalihan lahan PTPNII yang kini menjadi PTPNI RegionalI, mulai dirasakan konsumen Perumahan Cit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang gugatan pembatalan pembebasan bersyarat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memas
HUKUM DAN KRIMINAL