Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN — Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga.
Ia menyatakan tidak boleh ada lagi anak di Medan yang terputus dari pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Rico saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di SMP Negeri 1 Medan, Sabtu, 2 Mei 2026.Baca Juga:
"Pendidikan bukan barang mewah, melainkan hak dasar setiap warga. Tidak boleh ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus," kata Rico dalam amanatnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa.
Karena itu, pemerintah kota berkomitmen menghapus berbagai hambatan akses pendidikan di masa kepemimpinannya.
Mengutip amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rico juga menyoroti pentingnya penerapan metode deep learning dalam proses belajar.
Pendekatan ini dinilai mampu mendorong pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekadar hafalan.
Menurut dia, di tengah perkembangan dunia digital, pelajar di Medan memiliki potensi besar untuk berkembang jika diarahkan dengan tepat.
"Yang diperlukan adalah fokus dan pendekatan yang mampu membuka pola pikir anak-anak agar adaptif terhadap perubahan," ujarnya.
Rico turut mengapresiasi tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Medan yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis.
Ia menilai peran guru kini tidak sekadar pengajar, tetapi juga sebagai pendamping emosional bagi siswa.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI