MK Desak Pemerintah Buka Data Pengelolaan Dana Kampus, Soroti Rendahnya Gaji Dosen Non-PNS dan Lonjakan UKT

Ia juga meminta data terkait proporsi anggaran kampus yang dialokasikan untuk tenaga non-PNS, guna memastikan apakah keluhan terkait rendahnya gaji dosen sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Lebih lanjut, MK menyoroti kecenderungan kampus memperbesar jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa yang berdampak pada kenaikan UKT.

"Sekarang kecenderungan menerima sebanyak-banyaknya melalui jalur mandiri agar mudah menjustifikasi UKT dan pengembangan institusi," ujar Saldi.

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah juga meminta pemerintah memberikan data komprehensif untuk menguji kebenaran klaim terkait kesejahteraan dosen non-PNS, termasuk kemungkinan adanya gaji yang jauh di bawah standar.

Selain itu, MK meminta para pemohon menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak-hak dosen non-PNS melalui berbagai organisasi profesi dan advokasi akademik.*

(km/ad)

BGN Usul Kampus Punya Dapur MBG, UI Buka Suara

Pemko Tanjungbalai Dorong SDM Unggul di Hardiknas 2026, Sejalan Visi Prabowo Subianto

200 Lebih Santri Alwashliyah Gading Khatam Al-Qur’an di Peringatan Hardiknas 2026, Pemko Tanjungbalai Fokus Cetak Generasi Berkarakter

129 ASN Tanjab Timur Pensiun hingga Akhir 2026, 70 Persen di Antaranya Guru

Eks Ketua KPU Tanjungbalai Didakwa Korupsi Dana Hibah Rp 1,2 Miliar, Modus SPPD Fiktif hingga Mark Up

Pigai Usul Hak Hapus Jejak Digital Masuk Revisi UU HAM, Ini Alasannya