Pertanyaannya bukan hanya pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru, tetapi bagaimana membangun lingkungan yang membuat guru terus belajar.
"Mungkin sudah waktunya kita mengubah pertanyaan kebijakan. Bukan lagi semata-mata, 'Pelatihan apa yang harus diberikan kepada guru?' Melainkan, 'Ekosistem seperti apa yang membuat guru terus belajar?'"
Menurut dia, perbedaan kedua pertanyaan tersebut sangat mendasar.
Pertanyaan pertama cenderung menghasilkan program, sedangkan pertanyaan kedua membangun sistem.
Ia membayangkan sekolah tidak hanya menjadi tempat murid belajar, tetapi juga menjadi tempat guru mengembangkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya.
Misalnya, ketika seorang guru menemukan sebagian murid kesulitan memahami bacaan, guru tidak hanya menunggu pelatihan dari pemerintah.
Guru dapat mencari penyebabnya, berdiskusi dengan rekan sejawat, mencoba metode baru, melihat hasil belajar, melakukan evaluasi, kemudian memperbaiki pendekatan pembelajaran.
Menurut Iskandar, proses semacam itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat dan tidak selalu menjadi program nasional. Namun, justru dari proses tersebut kualitas pendidikan dapat dibangun secara bertahap.
"Proses seperti itu mungkin tidak menghasilkan sertifikat. Tidak selalu masuk berita. Tidak selalu menjadi program nasional. Tetapi justru di situlah mutu pendidikan dibangun: sedikit demi sedikit, kelas demi kelas, guru demi guru."
Meski mendorong kemandirian guru, Iskandar mengatakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung.
Menurut dia, negara perlu memastikan guru memiliki waktu untuk belajar, akses terhadap pengetahuan, dukungan kepala sekolah, komunitas profesional, sistem karier yang sehat, serta data pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar.
Guru juga perlu dibebaskan dari beban administrasi yang berlebihan agar memiliki cukup waktu untuk menjalankan tugas utamanya.
JAKARTA Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan atau Cepy, mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung se
NASIONAL
MEDAN Peluncuran operasional uji coba Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang berbasis bus listrik mendapat sambutan positif dari dunia usaha.
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan Pangasean Siregar, Site Engineer PT Hutama Karya (Persero),
HUKUM DAN KRIMINAL
RIAU Setelah 11 tahun menghilang, Tengku Muhammad Nasir akhirnya ditangkap tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
