BANDA ACEH — Perkembangan penggunaan media sosial di Aceh kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Fenomena temeunak atau saling menghina, mengejek sesama, hingga maraknya konten dan permainan berbau pornografi dinilai telah mencederai nilai-nilai etika dan syariat Islam yang menjadi jati diri masyarakat Aceh.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Jummaidi Saputra, dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh, saat ditemui di Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, ironi besar tengah terjadi karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam secara kaaffah. Namun, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana komunikasi positif justru disalahgunakan oleh sebagian pengguna.Baca Juga:
"Banyak yang berlomba mencari popularitas dan menaikkan jumlah pengikut dengan membuat konten yang bertentangan dengan adab serta nilai-nilai keislaman," ujar Dr. Jummaidi.
Ia menegaskan, bila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan dan pembinaan, maka generasi muda Aceh akan kehilangan arah moral dan etika.
"Anak-anak kita akan meniru perilaku negatif yang mereka lihat di media sosial. Ini sangat berbahaya bagi pembentukan karakter generasi penerus," tambahnya.
Fungsi Positif Media Sosial Mulai Bergeser
Dr. Jummaidi menjelaskan bahwa media sosial sejatinya memiliki banyak fungsi positif, mulai dari memperluas komunikasi, berbagi informasi secara cepat, menjadi sarana hiburan yang mendidik, hingga mendukung promosi usaha dan personal branding.
Namun, fungsi-fungsi itu kini bergeser menjadi ajang provokasi, perundungan digital, dan penyebaran konten yang merusak moral masyarakat Aceh.
Perlu Regulasi Khusus Berbasis Syariat
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Aceh agar tidak bersikap pasif, melainkan segera mengambil langkah konkret dan strategis.
"Pemerintah harus membuat aturan khusus yang mengatur pengawasan penggunaan media sosial agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Ini penting supaya moral generasi muda Aceh tidak semakin rusak," tegasnya.
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
