MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA – Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah.
Aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Pantauan di lokasi menunjukkan peserta aksi membawa spanduk berisi tuntutan, antara lain "Stop MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan, dan Martabat Anak" serta "STOP MBG! Kembalikan Makanan Bergizi kepada Keluarga dan Sekolah."
Dalam pernyataannya, Suara Ibu Indonesia menyampaikan keprihatinan atas berulangnya kasus keracunan massal akibat program MBG.Baca Juga:
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai wilayah.
"Alih-alih menjadi program wajib, seharusnya MBG dikembalikan hanya kepada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan anak dari keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi khusus perbaikan gizi," ujar pernyataan kelompok tersebut.
Mereka menambahkan, anggaran MBG yang menyedot sebagian besar dana pendidikan sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah 3T, dan membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua.
Suara Ibu Indonesia juga menyoroti langkah pemerintah melibatkan TNI dan Polri dalam distribusi dan pengawasan MBG. Mereka menilai langkah ini menimbulkan militerisasi urusan sipil dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
"Maka dari itu, kami menuntut pemerintah menghentikan proyek MBG di seluruh Indonesia. Program ini telah gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak-anak.
Cabut pelibatan TNI/Polri dalam seluruh aspek penyelenggaraan MBG maupun program lain yang berkaitan dengan ranah sipil," tegas mereka.
Selain itu, Suara Ibu Indonesia meminta dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka.
Kelompok ini menyadari banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan tenaga dapur sekolah yang bergantung pada MBG, serta memahami kebutuhan asupan gizi anak-anak.
Namun, mereka menekankan, ketika pekerja tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai dan makanan tidak dikelola sesuai standar keamanan ketat, program seharusnya menjadi bantuan justru berpotensi menimbulkan bencana.*
(cn/m006)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP ber
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK