Sumpah Pemuda ke-97: Pemerhati Kebangsaan Soroti Kepemimpinan dan Tantangan Generasi Muda

JAKARTA– Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 menjadi momentum refleksi bagi seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda yang kini menghadapi tantangan lebih kompleks dibanding masa sebelumnya.

Hal itu disampaikan pemerhati kebangsaan Samuel F. Silaen saat menyoroti kondisi kepemudaan dan arah pembangunan nasional saat ini.

Menurut Silaen, semangat Sumpah Pemuda yang digaungkan sejak 1928 kini cenderung menjadi slogan tanpa pijakan nyata.

Baca Juga:

• Gerakan Helena Lumban Gaol Rangkul Mahasiswa untuk Ciptakan Sumut Bebas Begal dan Narkoba

"Sumpah Pemuda hari ini seperti fatamorgana. Terlihat megah, tapi rapuh dan sulit dijangkau karena tidak membumi," ujar Silaen di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai persoalan bangsa saat ini justru bersumber dari ketidakkonsistenan dalam kepemimpinan nasional. Setiap pergantian pemerintahan, kata dia, kerap dimulai dengan narasi 'membangun dari nol', seolah-olah melupakan fakta bahwa Indonesia telah merdeka selama delapan dekade.

"Jika setiap kali ganti pemimpin semua harus dimulai lagi dari awal, itu pertanda negara sedang gamang. Tidak ada kesinambungan visi dan arah kebijakan yang kokoh," tegasnya.

Silaen menyoroti bahwa kebijakan pemerintah kerap terjebak dalam orientasi ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.

Akibatnya, kesenjangan sosial dan penderitaan rakyat terus berulang tanpa penanganan yang terstruktur.

"Masalah besar bangsa ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang manajemen kepemimpinan. Ketika kepala rusak, seluruh tubuh ikut rusak. Begitu juga bangsa; jika pemimpinnya tidak beres, kerusakannya menjalar hingga ke akar," jelasnya.

Pemerhati kebangsaan ini juga mengingatkan agar para pemimpin berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Menurut Silaen, menjaga kondusivitas dan kebersamaan antar elemen bangsa harus menjadi prioritas utama.

"Nenek moyang kita dari berbagai suku bangsa berjuang bersama memerdekakan Indonesia. Karena itu, pemerintah harus berdiri di atas semua golongan, tidak boleh ada diskriminasi yang menimbulkan ketersinggungan dan melemahkan kohesi sosial," tutup Silaen.*