Ketum Kombatan Pertanyakan: Adakah Gubernur yang Bisa Bebaskan Jakarta dari Macet?

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN Kombatan), Budi Mulyawan, menyoroti persoalan kemacetan di Jakarta yang kian parah dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Ia mempertanyakan keberadaan calon pemimpin yang benar-benar mampu membebaskan Ibu Kota dari masalah yang sudah menjadi persoalan menahun ini.

"Jakarta sebagai kota global dan ibu kota negara seharusnya bisa bebas dari kemacetan. Pertanyaannya sekarang, adakah Gubernur Jakarta yang benar-benar mampu membebaskan kota ini dari macet?" ujar Budi Mulyawan dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Baca Juga:

• Polisi Tangkap Pemasok Narkoba Artis Onadio Leonardo di Sunter

Budi menekankan bahwa secara historis, tata kota Jakarta telah dirancang dengan baik sejak masa kolonial, mulai dari Plan Zuid pada 1910-an hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030.

Perencanaan ini diarahkan agar Jakarta menjadi kota modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan dan penegakan kebijakan selama ini tidak konsisten.

Menurut Budi, pertumbuhan pesat jumlah penduduk dan kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dan disiplin berlalu lintas.

Meski proyek transportasi massal seperti MRT, LRT, dan TransJakarta sudah berjalan, dampaknya terhadap kemacetan masih terasa minim.

"Jumlah kendaraan terus meningkat, sedangkan kapasitas jalan tetap terbatas. Ditambah lagi, kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas masih rendah," tambahnya.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menunjukkan jumlah kendaraan di Jakarta mencapai lebih dari 23 juta unit, belum termasuk kendaraan dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Budi menekankan bahwa kemacetan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun akibat waktu produktif yang hilang, pemborosan bahan bakar, serta dampak lingkungan seperti polusi udara.

Budi menyebut langkah Pemprov DKI yang mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur lampu lalu lintas di beberapa titik, seperti Tomang, Grogol, dan Kuningan, sebagai langkah positif.

Namun, ia menegaskan bahwa teknologi semata belum menyentuh akar masalah.

"Teknologi AI membantu, tapi solusi utama tetap pada integrasi transportasi umum, penegakan hukum, dan pengendalian jumlah kendaraan pribadi," ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan ganjil-genap dan pembangunan jalan tol hanya bersifat jangka pendek.

Solusi jangka panjang harus mencakup sistem transportasi terintegrasi, pengaturan jam kerja, dan pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan.

Menutup pernyataannya, Budi mengajak pemerintah dan masyarakat belajar dari kota-kota besar dunia seperti Singapura, Tokyo, dan Hong Kong, yang berhasil mengendalikan kemacetan melalui kebijakan transportasi modern, sistem publik efisien, dan kepemimpinan tegas.

"Jakarta bisa bebas dari kemacetan jika ada keseriusan dan keberanian politik. Tapi itu butuh pemimpin yang visioner, tegas, dan berpihak pada kepentingan warga, bukan kepentingan sesaat," tutupnya.*

(a008)

Polisi Tangkap Pemasok Narkoba Artis Onadio Leonardo di Sunter

Snapdragon 8 Gen 5 Siap Meluncur, Jadi Versi “Ringan” dari Seri Elite

Onad Positif Ganja dan Ekstasi, Istri Dipastikan Negatif

Megawati Tegaskan: Kolonialisme Belum Berakhir, Kini Hadir Lewat Data dan Algoritma

Food Tray MBG Diduga Dipalsukan, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

USD 1,3 Miliar dari Eropa, Rano Karno Perkuat Ekonomi Kreatif Jakarta