OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH — Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, dalam penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Tanah Rencong.
Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi kepada kedua lembaga yang dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pemulihan bencana berskala besar.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pelibatan lembaga internasional tersebut didasarkan pada pengalaman UNDP dan UNICEF dalam menangani dampak tsunami Aceh pada 2004.Baca Juga:
"Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad, Minggu (14/12/2025).
Menurut dia, permintaan tersebut diajukan karena kebutuhan pemulihan pascabencana bersifat mendesak, seiring meluasnya dampak banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh.
Bencana itu menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar serta menimbulkan korban jiwa yang signifikan.
Hingga pekan ketiga penanganan bencana, Pemerintah Aceh mencatat ratusan korban meninggal dunia dan puluhan warga masih dinyatakan hilang.
Selain itu, ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rusaknya permukiman dan fasilitas umum.
Saat ini, sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan bencana di Aceh.
Mereka berasal dari berbagai organisasi lokal, nasional, hingga internasional yang terdaftar dalam desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sejumlah lembaga tersebut antara lain Save the Children, Islamic Relief, Baznas, Orari, Yayasan Geutanyoe, hingga berbagai institusi kemanusiaan lainnya.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan solidaritas yang diberikan untuk pemulihan Aceh," ujar Muhammad.
Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu (14/12) pukul 13.36 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 419 orang, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi mencapai 474.691 jiwa.
Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur publik, meliputi 258 unit perkantoran, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 fasilitas kesehatan, 461 titik jalan, serta 332 jembatan di berbagai wilayah Aceh.*
(mi/ad)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL