100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penanganan pascabencana banjir di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap fakta mengejutkan: ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dialihfungsikan secara ilegal.
Berdasarkan data yang disampaikan Nusron, total luas hutan yang tidak lagi berfungsi sebagai hutan mencapai 1,599 juta hektare.Baca Juga:
"Di Aceh sekitar 358 ribu hektare hutan digunakan untuk kepentingan non-hutan, di Sumatera Utara 884 ribu hektare, dan di Sumatera Barat 357 ribu hektare," ujarnya, Senin (19/1/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Nusron menjelaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kini tengah melakukan investigasi untuk memastikan apakah alihfungsi hutan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir dan longsor di wilayah tersebut.
"Ini sedang diselidiki dan menjadi pemicu apakah poin-poin ini berkontribusi terhadap bencana banjir," ujar Nusron.
Lebih jauh, Nusron menambahkan bahwa banyak kawasan hutan di tiga provinsi tersebut dialihfungsikan menjadi kebun, proyek pertambangan, hingga kegiatan non-kehutanan lain.
"Salah satu faktor adalah banyaknya izin IPPKH yang diberikan untuk kepentingan tambang dan kepentingan lain yang tidak sesuai fungsi hutan," kata Nusron.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk meningkatkan pengawasan alihfungsi hutan dan memastikan mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif.*
(kp/ad)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
