TAPANULI SELATAN – Belum genap sepekan diresmikan, Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana retakan tanah di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menuai keluhan warga.
Genangan air di kolong rumah dinilai berpotensi memicu gangguan kesehatan.
Huntara Simarpinggan tersebut diresmikan pada Kamis, 5 Februari 2026, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).Baca Juga:
Peresmian turut dihadiri Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nilwan Harahap, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Sekitar 186 kepala keluarga tercatat menempati hunian tersebut.
Namun pada Rabu, 11 Februari 2026, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lingkungan di sekitar huntara.
Seorang penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengatakan genangan air di kolong rumah mulai menimbulkan persoalan.
"Sejak diresmikan, kolong rumah selalu digenangi air. Kalau hujan turun sekali saja, air langsung penuh. Nyamuk sudah mulai banyak. Kami khawatir bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah," ujarnya.
Menurut dia, persoalan drainase sebenarnya telah dilaporkan sebelum peresmian.
Kepala desa setempat, kata dia, telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak pengelola pembangunan.
Selain itu, jarak sumur bor yang dinilai terlalu dekat dengan hunian juga dikhawatirkan memicu persoalan sanitasi dan aroma tidak sedap.
Warga menilai perencanaan aliran drainase kurang matang sehingga air hujan tidak terkelola dengan baik dan menggenangi area bawah rumah.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan penghuni.
Saat dikonfirmasi, salah seorang koordinator pengelolaan huntara melalui Babinsa Kecamatan Angkola Selatan menyatakan bahwa setelah proses serah terima, tanggung jawab pengelolaan berada di pemerintah desa.
"Karena sudah diserahterimakan, itu menjadi tanggung jawab kepala desa setempat," ujarnya.
Sementara itu, Johannes, salah satu pihak yang disebut bertanggung jawab dalam pengelolaan Huntara Simarpinggan, mengatakan akan melakukan pengecekan di lapangan.
"Kami cek dulu melalui tim di lapangan. Setahu kami hanya di titik itu, lokasi lain masih aman," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah kabupaten terkait langkah penanganan genangan air di kawasan huntara tersebut.*
(ad)
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2026 berhasil membongkar jaringan peredaran senjata dan amunisi ilegal yang diduga memasok Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
