Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN – Belum genap sepekan diresmikan, Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana retakan tanah di Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menuai keluhan warga.
Genangan air di kolong rumah dinilai berpotensi memicu gangguan kesehatan.
Huntara Simarpinggan tersebut diresmikan pada Kamis, 5 Februari 2026, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).Baca Juga:
Peresmian turut dihadiri Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nilwan Harahap, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, serta Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Sekitar 186 kepala keluarga tercatat menempati hunian tersebut.
Namun pada Rabu, 11 Februari 2026, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi lingkungan di sekitar huntara.
Seorang penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengatakan genangan air di kolong rumah mulai menimbulkan persoalan.
"Sejak diresmikan, kolong rumah selalu digenangi air. Kalau hujan turun sekali saja, air langsung penuh. Nyamuk sudah mulai banyak. Kami khawatir bisa menimbulkan penyakit seperti demam berdarah," ujarnya.
Menurut dia, persoalan drainase sebenarnya telah dilaporkan sebelum peresmian.
Kepala desa setempat, kata dia, telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak pengelola pembangunan.
Selain itu, jarak sumur bor yang dinilai terlalu dekat dengan hunian juga dikhawatirkan memicu persoalan sanitasi dan aroma tidak sedap.
Warga menilai perencanaan aliran drainase kurang matang sehingga air hujan tidak terkelola dengan baik dan menggenangi area bawah rumah.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL