LAPK: Pemadaman Berulang, PLN Wajib Beri Kompensasi

MEDAN - Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Sumut pasca blackout Sumatera 22 Mei 2026, menimbulkan pertanyaan serius. Terutama terkait keandalan sistem kelistrikan dan efektivitas proses pemulihan yang dilakukan.

Pertanyaan itu disampaikan Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Padian Adi S. Siregar, Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan laporan masyarakat, pemadaman masih terjadi hingga 5–6 kali di beberapa wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, meskipun sebelumnya disampaikan bahwa sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal.

Baca Juga:

• Blackout 27 Jam di Sumbagut Picu Kerugian Ekonomi dan Korban Jiwa, Publik Desak PLN Bertanggung Jawab

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kelistrikan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif pelayanan publik, keberhasilan pemulihan tidak diukur dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang.

Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi, memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

KOMPENSASI
Karena itu, ia mengatakan, tidak ada lagi alasan bagi PLN untuk menunda atau menghindari memberikan kompensasi kepada pelanggan. Blackout yang berlangsung hingga lebih dari 27 jam di sejumlah daerah, ditambah pemadaman berulang pasca-blackout, telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat.

Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya operasional usaha. Pedagang mengalami kerusakan bahan makanan dan barang dagangan.

Sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar genset, lilin, lampu darurat, es batu, serta berbagai kebutuhan lainnya selama listrik padam.

Selain kerugian ekonomi, masyarakat juga mengalami kerugian sosial dan psikologis akibat terganggunya aktivitas sehari-hari. Anak-anak kesulitan belajar pada malam hari, aktivitas rumah tangga terganggu, layanan internet dan komunikasi terhambat, serta muncul kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan ketika pemadaman terjadi pada malam hari.

Kerugian-kerugian tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil karena secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Pemadaman berulang yang masih terjadi hingga 5–6 kali di sejumlah wilayah justru memperkuat fakta bahwa gangguan pelayanan belum sepenuhnya berakhir. Karena itu, kompensasi kepada pelanggan bukanlah bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan konsekuensi yang wajar atas terganggunya pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.

Selain itu, muncul pertanyaan yang sangat wajar dari masyarakat. Jika pemadaman yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan jaringan pasca-gangguan cuaca atau pasca-blackout, mengapa pemadaman dilakukan pada malam hari?

Secara logika pelayanan publik, apabila pemadaman terencana memang harus dilakukan untuk kepentingan teknis, maka waktu pelaksanaannya seharusnya dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil bagi masyarakat.

Pemadaman malam hari justru menimbulkan gangguan yang lebih besar terhadap keamanan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi, alasan teknis pemadaman pada malam hari, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memastikan kondisi serupa tidak kembali terulang.

Transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.

Blackout Sumatera dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan.

Masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang nyata kepada pelanggan terdampak.*

Blackout 27 Jam di Sumbagut Picu Kerugian Ekonomi dan Korban Jiwa, Publik Desak PLN Bertanggung Jawab

Ketua LAPK Sumut Soroti Dampak Pemadaman Listrik bagi Warga Medan Selama Ramadan

Gelapkan Uang Perusahaan Rp 29 Juta, Sales PT Natural Nutrindo Dipenjara 3 Tahun

Digitalisasi Bayar QRIS Tak Boleh Singkirkan Uang Tunai

Banjir Medan, LAPK Minta Pertamina Pastikan BBM Tersedia Tanpa Antrean Panjang

Pegawai Bank BUMN di Belitung Gelapkan Rp 3,1 Milik Nasabah untuk Judi Online!