Aksi Mahasiswa Dituding Ditunggangi Pihak Tertentu, BEM UI Bantah: Sebut Saja Namanya, Jangan Sekadar Asumsi!

JAKARTA - Koordinator Lapangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bidang Sosial Politik 2026, Muhammad Hafizh Hernanda, menolak keras tudingan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat pada Jumat (12/6/2026) telah disusupi pihak tertentu.

Hafizh menilai tuduhan tersebut bersifat ofensif karena dianggap merendahkan legitimasi gerakan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi publik.

Pernyataan itu disampaikan Hafizh sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, yang sebelumnya menyebut adanya kemungkinan aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan pihak luar.

Baca Juga:

• Kepala Bakom RI: Presiden Prabowo Jadi “Panglima Paling Depan” Lawan Kebocoran APBN, Mahasiswa Harusnya Dukung

Kurniawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemerintah memang menerima kritik dari masyarakat, namun membutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan ekonomi.

Ia juga mengingatkan agar mahasiswa memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja.

Namun, ia menilai ada kemungkinan aksi demonstrasi tersebut disusupi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

"Kalau memperbaiki negara itu tidak bisa instan. Kita takut ada agenda lain yang menunggangi gerakan adik-adik mahasiswa," ujar Kurniawan, Sabtu (13/6/2026).

Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan kepentingan negara lain yang terdampak kebijakan pemerintah Indonesia, meski tidak merinci lebih jauh.

Menanggapi hal itu, Hafizh menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan justru mengabaikan proses panjang penyusunan tuntutan mahasiswa.

"Itu sebuah tuduhan yang sangat ofensif," kata Hafizh.

Ia menjelaskan bahwa tuntutan aksi mahasiswa disusun melalui kajian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ekonom, lembaga riset, hingga pelaku usaha kecil dan menengah.

Menurut dia, mahasiswa juga menggelar forum diskusi dan konsolidasi sebelum turun ke lapangan.

"Kami menyusun tuntutan berdasarkan FGD, diskusi dengan berbagai ekonom, serta masukan dari pelaku UMKM dan masyarakat," ujarnya.

Hafizh juga menantang pihak yang menuding adanya penyusupan untuk menunjukkan bukti konkret, bukan sekadar dugaan umum.

"Kalau memang ada yang dituduhkan, sebutkan saja siapa individunya, bukan sekadar asumsi," katanya.

Ia menilai tuduhan aksi mahasiswa ditunggangi bukan hal baru dan kerap muncul dalam berbagai aksi demonstrasi.

Menurutnya, pola tersebut berpotensi mengaburkan substansi tuntutan publik.

"Ini seperti pola untuk mereduksi gerakan mahasiswa," ujarnya.

Sebelumnya, aksi mahasiswa di Jakarta pada Jumat (12/6/2026) menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk isu ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan energi.

Aksi juga berlangsung di beberapa kota lain dengan tuntutan serupa.*

(tb/ad)

Kepala Bakom RI: Presiden Prabowo Jadi “Panglima Paling Depan” Lawan Kebocoran APBN, Mahasiswa Harusnya Dukung

Pemerintah Klaim Berhasil Pangkas Pemborosan APBN Senilai Rp300 Triliun

Wakapolda Aceh Ajak Petani Muda Tanam Jagung di Pidie untuk Perkuat Ketahanan Pangan

BCA Buka KUR 2026: Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Bank Dunia: Kelas Menengah Indonesia Menyusut Drastis Sejak 2018

Polda Sumut Limpahkan Dua Tersangka Suap Proyek Internet Diskominfo Tebingtinggi ke Kejaksaan