Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, Tolak Magang 6 Bulan hingga Minta Perlindungan Pekerja Diperkuat

Setelah masa tersebut berakhir, pekerja diminta dialihkan menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Persoalan alih daya atau outsourcing juga menjadi bagian dari tuntutan.

Buruh meminta regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan tenaga outsourcing untuk pekerjaan seperti kebersihan, layanan makanan, keamanan, dan transportasi pekerja.

"Terkait sektor pertambangan dan minyak, muncul tuntutan agar praktik alih daya (outsourcing) dibatasi hanya pada kegiatan hulu yang membutuhkan keahlian khusus. Selain itu, diserukan pula penghapusan pasal yang memperbolehkan pekerja anak serta penjaminan akses negara bagi anak-anak terhadap pendidikan, kreativitas, dan pengembangan bakat," katanya.

Dalam tuntutan lainnya, massa meminta pekerja perempuan mendapatkan cuti haid selama dua hari tanpa harus menyertakan surat keterangan dokter.

Mereka juga mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat terhadap uang pesangon serta aturan yang dapat mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam persoalan pengupahan, buruh meminta frasa "indeks tertentu" dihapus dari rumus perhitungan upah minimum.

Mereka mengusulkan perhitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

KBPBI Sumut juga menyoroti kebebasan berserikat.

Massa meminta perlindungan terhadap pekerja yang bergabung maupun menjabat dalam serikat pekerja serta dapat menjalankan kegiatan serikat, baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

"Kami juga mendesak penguatan kebebasan berserikat termasuk hak untuk bergabung dan menjabat dalam serikat pekerja serta melakukan kegiatan serikat baik di dalam maupun di luar tempat kerja, serta perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan praktik pemberangusan serikat pekerja perlindungan terhadap publikasi media," katanya.

Ramlan mengatakan seluruh tuntutan tersebut disampaikan sebagai masukan untuk menyempurnakan RUU Perlindungan Pekerja sebelum disahkan.

Cegah Korupsi, Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Anggaran Dinkes Medan Turun Rp23 Miliar, DPRD Soroti Pelayanan Kesehatan yang Belum Maksimal

Cegah Korupsi, Rico Waas dan Kepala Daerah se-Sumut Teken Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Banding Kasus Korupsi Aset PTPN-Citraland Dinyatakan Gugur, Kejati Sumut Buka Suara

Siswa SMKN 1 Merdeka Karo Alami Gangguan Kesehatan Usai Santap MBG, Bobby Nasution: Jangan Dianggap Lebay!

Pemprov Sumut Kembangkan Kawasan Perikanan Unggulan, Produksi hingga Hilirisasi Digenjot