Menteri Pertanian Tak Gentar Bongkar Mafia Beras: “Jiwa Ragaku untuk Merah Putih”

JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam membongkar praktik kecurangan dan mafia beras meski mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang disebutnya sebagai "orang-orang besar".

Amran menilai persoalan ini bukan sekadar urusan teknis tata niaga, melainkan menyangkut keadilan sosial dan ketahanan pangan nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/7/2025), Mentan mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima peringatan untuk berhati-hati, menyusul langkah beraninya mengungkap kecurangan dalam distribusi dan perdagangan beras di Indonesia.

"Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti," ujar Amran.

Pernyataan itu juga ditegaskan kembali saat puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 pada Senin (30/6).

Dalam kesempatan itu, Amran menyatakan dirinya tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak tertentu demi membela hak petani dan masyarakat kecil.

"Kami tidak peduli yang penting kami di posisi membela rakyat Indonesia, membela petani Indonesia. Kami siap segala risiko," tegasnya.

Amran bahkan menceritakan pengalaman masa kecilnya yang pernah makan beras dicampur pisang karena harga beras yang terlalu mahal.

Menurutnya, pengalaman itu menjadi motivasi agar masyarakat tak lagi mengalami hal serupa.

"Kami pernah merasakan. Kami tidak ingin terulang hal yang tidak baik untuk saudara-saudara kita seluruh Indonesia," tambahnya.

Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan telah melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan praktik kecurangan beras.

Dari hasil uji terhadap 136 merek beras premium, ditemukan:

- 85,56 persen tidak sesuai mutu ketentuan,

- 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET),

- 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.

Sedangkan dari 76 sampel merek beras medium, ditemukan:

- 88,24 persen tidak sesuai mutu beras,

- 95,12 persen tidak sesuai HET,

- 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan.

Total ada 212 merek yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Mentan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum dan menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata niaga pangan dan memberantas mafia hingga ke akar.

"Jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan bagi rakyat dan petani," tutup Amran.*

(at/a008)