Bupati Baharuddin Siagian Hadiri Pembukaan PRSU ke-50, Batu Bara Tampilkan Potensi Unggulan Daerah
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG – Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, menyoroti potensi praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor distribusi beras menyusul naiknya harga komoditas tersebut di sejumlah daerah.
Hal ini disampaikan Ridho saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kilang beras PT Usdama Damai Sejahtera yang berlokasi di Jalan Besar Tembung No.16, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Senin (21/7).
Dalam sidak tersebut, Ridho mengungkapkan bahwa isu pengoplosan beras sempat mencuat di Sumatera Utara dan menjadi perhatian Satgas Pangan serta Kementerian Pertanian.
"Kami ingin memastikan apakah ada indikasi kecurangan di lapangan. Jika benar terjadi, hal tersebut bisa mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat yang tentu merugikan konsumen," ujarnya kepada wartawan.
Salah satu temuan menarik dalam kunjungan tersebut adalah kesulitan pelaku usaha dalam mendapatkan pasokan gabah lokal, sehingga terpaksa harus mendatangkan bahan baku dari Pulau Jawa.
Hal ini berdampak pada pembatasan produksi, khususnya untuk beras medium.
"Dari hasil pengecekan, kualitas beras sudah sesuai dengan label kemasan. Namun, mereka mengaku membatasi produksi beras medium karena biaya bahan baku sudah tidak sebanding dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," jelas Ridho.
Kondisi ini mendorong KPPU untuk mempertimbangkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan HET, apakah masih relevan dengan dinamika harga bahan baku saat ini atau merupakan dampak dari fluktuasi pasokan yang bersifat sementara.
Menurut Ridho, lonjakan harga beras juga dipicu oleh tingginya harga gabah di tingkat petani.
Meskipun harga pembelian pemerintah ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram, fakta di lapangan menunjukkan harga bisa mencapai Rp8.000 per kilogram atau lebih.
"Ini menjadi catatan penting. Apakah ini masalah struktur pasar, distribusi, atau ada potensi manipulasi harga. Kami akan terus lakukan evaluasi dan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Satgas Pangan," ungkapnya.
Terkait isu beras oplosan yang sempat meresahkan masyarakat, Ridho menegaskan bahwa KPPU akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan uji laboratorium jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian kualitas.
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Satuan Tugas Pangan menemukan penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras di wilayahn
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko bangunan di Kota Tanjungbalai, menyusul k
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai menggelar Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak pada Senin (6/7/2026
NASIONAL
MEDAN Batalyon Parako 463 Pasgat sukses menyelenggarakan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Pial
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan yang tepat s
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan dukungan terhadap pemutaran film berjudul Pramuka produksi PT Alamanda Pro
PEMERINTAHAN
PADANG LAWAS Ketua Dewan Pemerhati Rakyat Daerah Padang Lawas (DPRDPalas), Ahmad Rezky Hasibuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
PEMERINTAHAN