JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima perwakilan massa petani yang melakukan aksi damai dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025, Rabu (24/9), di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Baca Juga:Dalam keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025.
"Tiga, DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," tegas Dasco.
Lebih lanjut, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan satu peta guna mempercepat perbaikan tata ruang dan mengurangi tumpang tindih lahan yang kerap memicu konflik agraria.
"DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," jelasnya.
Tak hanya itu, DPR juga menekankan pentingnya pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat.
"Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," lanjut Dasco.
Audiensi Dihadiri Para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara
Baca Juga:Pertemuan antara DPR RI dan perwakilan petani turut dihadiri jajaran anggota Kabinet Merah Putih, antara lain:
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Menteri Desa Yandri Susanto
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari
Langkah ini menjadi sinyal positif atas tuntutan petani yang selama bertahun-tahun memperjuangkan reforma agraria sejati, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.*
(j006)
Baca Juga:
MEDAN Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam AlHikmah (Yaspetia) Medan mengadukan lambatnya penanganan laporan dugaan perampasan aset
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui pelacakan kontak pasien dan pemeriksaan kesehatan
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pembangunan trotoar di Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga untuk meningkatkan ke
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Warga Ulee Kareng dan sekitarnya mengeluhkan kondisi Jalan T. Nyak Arief yang rusak parah dan dipenuhi lubang. Kerusakan jala
NASIONAL
LAMPUNG SELATAN TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama unsur keamanan pelabuhan menggagalkan dugaan pengiriman 4.364 cartridge liquid vape y
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Indonesia bersama negaranegara ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian untuk mendukung swasembada pangan
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen mengkritik arah penyelenggaraan negara yang dinilainya perlu lebih berfokus pada penyelesaian p
NASIONAL
BANDA ACEH Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Logistik Polda Aceh Tahun Anggaran
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima audiensi Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) yang mendesak DPR RI menggunaka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyebut Pasal 18 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 se
POLITIK
