TAPANULI TENGAH — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memulihkan sektor pertanian yang terdampak bencana alam.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memimpin groundbreaking rehabilitasi lahan sawah di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis, 15 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.Baca Juga:
Hadir di lokasi Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu serta Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil.
Surya menyebut rehabilitasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Berdasarkan data pemerintah provinsi, total lahan sawah rusak di Sumatera Utara mencapai 37.318 hektare akibat bencana alam, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri, lahan terdampak mencapai 3.205 hektare.
"Kecamatan Tukka merupakan sentra pertanian rakyat. Kerusakan lahan dan irigasi berdampak langsung pada produktivitas serta pendapatan petani. Groundbreaking ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memulihkan fungsi lahan dan sistem irigasi," kata Surya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi.
Menurutnya, pemulihan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga partisipasi dan gotong royong warga dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan senilai Rp78,5 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut mencakup benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Amran menegaskan rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya agar sekaligus membuka lapangan kerja bagi petani.
"Masyarakat yang sawahnya terdampak ikut bekerja dalam rehabilitasi, dan upahnya dibayar oleh pemerintah pusat. Ini untuk membantu ekonomi warga di masa sulit," ujarnya.
Ia juga menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk tetap berada di wilayah terdampak hingga proses pemulihan tuntas.
"Tidak boleh ada kekosongan personel di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemulihan harus dipercepat," kata Amran.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan lahan pertanian.
Menurutnya, langkah tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Rehabilitasi ini mencakup perbaikan irigasi, pemulihan lahan sawah, penyediaan alat mesin pertanian seperti traktor dan rotavator, serta pembangunan kembali jalan usaha tani di wilayah terdampak bencana.*
(ad)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
