BREAKING NEWS
Sabtu, 14 Maret 2026

Ikan Pora-Pora di Danau Toba Terancam, DKP Sumut Perketat Pengawasan

Abyadi Siregar - Sabtu, 14 Maret 2026 07:52 WIB
Ikan Pora-Pora di Danau Toba Terancam, DKP Sumut Perketat Pengawasan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Supryanto, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (13/3/2026). (foto: Diskominfo Pemprovsu)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN — Mengantisipasi maraknya penangkapan ikan pora-pora di perairan Danau Toba, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (DKP Sumut) aktif melakukan pengawasan di kawasan tersebut.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga populasi ikan endemik dan melindungi keseimbangan ekosistem danau.

"Kami langsung menindaklanjuti permasalahan ini dengan menurunkan tim pengawasan ke pesisir Danau Toba bersama dinas terkait di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba, serta Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Supryanto, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga:

Berdasarkan hasil investigasi, beberapa lokasi penangkapan ikan pora-pora ditemukan melanggar Permen KP Nomor 36 Tahun 2023 Pasal 7 mengenai batas minimal ukuran mata jaring, yakni 1 inci atau 2,5 cm.

Di Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, ikan ditangkap menggunakan bagan terapung dan bubu dengan ukuran mata jaring hanya 0,5 cm.

Sementara di Ajibata, Kabupaten Toba, penangkapan menggunakan jaring 1,5 cm di muara sungai tempat ikan memijah.

"Ukuran ikan yang boleh ditangkap harus mengacu pada panjang minimal 10 cm agar sudah matang gonad. Anak ikan yang belum cukup umur sebaiknya tidak ditangkap karena mengganggu regenerasi dan stok ikan di masa depan," jelas Supryanto.

Ia menekankan bahwa penangkapan yang melanggar aturan bisa menurunkan populasi ikan dan mengganggu ekosistem Danau Toba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 8, penggunaan alat atau cara penangkapan yang merusak kelestarian sumber daya ikan dilarang.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 mengatur konservasi sumber daya ikan, termasuk larangan menangkap ikan yang belum layak tangkap.

Selain pengawasan langsung, DKP Sumut juga melakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat.

Saat ini, pihaknya sedang mengkaji regulasi terkait penangkapan ikan pora-pora, apakah cukup melalui surat edaran atau perlu Peraturan Gubernur.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut, Jenny Masniari, menambahkan, sejak 1 Januari 2025 hingga 2 Maret 2026 tercatat sebanyak 1.533 izin diterbitkan untuk sektor kelautan dan perikanan, terdiri dari 1.196 izin perikanan tangkap, 18 izin pengolahan, serta 319 izin perubahan administrasi SIUP.

"Perubahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kami, bisa langsung diurus ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumut," ujar Jenny Masniari.

Langkah pengawasan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan populasi ikan pora-pora sekaligus menjaga ekosistem Danau Toba yang menjadi ikon wisata dan sumber penghidupan masyarakat setempat.*


(ad)

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
BAZNAS Sumut Salurkan Rp2,93 Miliar Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk 2.648 Mustahik Triwulan Pertama 2026
Silaturahmi dan Pendidikan Karakter: Buka Puasa Bersama SMK Beringin Jadi Momentum Kebersamaan
Polda Sumut dan Bulog Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Targetkan Stabilisasi Harga Jelang Lebaran
Mafia CPO Bebas, Polres Batubara Diduga “Bermain” di Balik Gudang Ilegal
2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
Pesantren Kilat Ramadan SMP Negeri se-Kota Binjai Resmi Ditutup, Sekda Ingatkan Siswa: Jangan Tinggalkan Salat dan Mengaji
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru