BREAKING NEWS
Rabu, 08 Juli 2026

Kementan Akui Program MBG Bikin Harga Ayam dan Telur Anjlok, Pemerintah Tetapkan Harga Minimum Mulai 15 Juli 2026

Johan - Rabu, 08 Juli 2026 20:30 WIB
Kementan Akui Program MBG Bikin Harga Ayam dan Telur Anjlok, Pemerintah Tetapkan Harga Minimum Mulai 15 Juli 2026
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. (foto: Dok. Kementan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memengaruhi pergerakan harga ayam dan telur di dalam negeri.

Pemerintah menyebut penurunan harga kedua komoditas tersebut belakangan ini terjadi karena berkurangnya permintaan selama program MBG berhenti sementara akibat masa libur sekolah.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, program MBG selama ini menjadi salah satu sumber permintaan besar terhadap komoditas pangan, khususnya ayam dan telur, selain beras serta sayuran.

Baca Juga:

"MBG ini punya kebutuhan besar terhadap ayam dan telur, selain kebutuhan lain seperti beras, sayur," ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, tingginya kebutuhan dari program MBG sebelumnya telah mendorong peternak meningkatkan produksi.

Banyak kandang ayam kembali terisi penuh, bahkan muncul peternak baru yang ikut memasok kebutuhan program tersebut.

Namun, ketika sekolah memasuki masa libur selama kurang lebih tiga pekan dan pelaksanaan MBG ikut berhenti sementara, permintaan ayam dan telur mengalami penurunan.

Akibatnya, pasokan yang sebelumnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG menjadi lebih banyak dibandingkan permintaan pasar.

Kondisi tersebut membuat harga ayam dan telur di tingkat peternak ikut turun.

"Karena memang MBG ini besar. Sekarang salah satunya mungkin bertambah pengaruhnya karena tiga minggu anak sekolahnya libur," kata Sudaryono.

Untuk mengatasi perubahan harga akibat pola permintaan yang bersifat musiman, Kementan akan melakukan evaluasi terhadap pola produksi peternak agar lebih sesuai dengan kalender pendidikan.

Pemerintah berharap penyesuaian tersebut dapat menjaga keseimbangan antara jumlah produksi dan kebutuhan pasar, sehingga gejolak harga ayam dan telur dapat dikurangi.

"Kita ingin bagaimana peternak menyesuaikan kalender (produksinya) dengan kalender anak sekolah," ucap Sudaryono.

Ia mengatakan kondisi tersebut merupakan pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah terjadi perubahan permintaan pangan dalam skala besar akibat program pemerintah seperti MBG.

"Ini kondisi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan insyaallah kita belajar dari kondisi ini sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita lebih prima," imbuh Sudaryono.

Sebagai langkah menjaga keseimbangan harga, pemerintah menetapkan harga minimum ayam hidup atau live bird sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur ayam sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 15 Juli 2026.

Penetapan harga dilakukan melalui hasil musyawarah antara Kementan dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), asosiasi usaha, pelaku industri, serta para peternak unggas.

"Hasil keputusannya adalah mulai tanggal 15 Juli ini nanti harga live bird, ayam pedaging di semua peternak dengan size apa pun, itu di harga Rp19.500 per kg minimal, dan juga Rp24.000 per kg untuk telur," ungkap Sudaryono.

Menurut dia, pemerintah akan melakukan pengawasan agar kesepakatan harga tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Dengan adanya harga minimum tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan peternak dapat meningkat, sekaligus menjaga harga jual di tingkat konsumen tetap mengikuti harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau ini dipatuhi maka akan menaikkan kesejahteraan peternaknya, hidupnya tambah baik, dan memastikan kemudian di harga HET-nya juga sesuai, kemudian konsumen atau pedagang di tahap akhir itu menjual sesuai dengan harga HET," kata Sudaryono.

Program MBG yang menyasar kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama peserta didik, kini menjadi salah satu faktor baru yang memengaruhi pola permintaan komoditas pangan nasional.

Pemerintah pun terus menyesuaikan kebijakan agar produksi peternak dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan seimbang.* (km/ad)

Editor
: Raman Krisna
0 komentar
Tags
beritaTerkait
KPK Geledah Dinas Perkim Langkat, Dua Koper Dibawa Petugas Usai Pemeriksaan
Cek Gudang Bulog Asahan, Pemko Tanjungbalai Pastikan Stok Beras Aman hingga Enam Bulan
Jamda XI Pramuka Sumut 2026 Dibuka, Wagub Surya: Jadilah Generasi Pembawa Solusi
Emak-emak Blokade Jalan Tirtosari Medan Tembung yang Rusak dan Banjir Bertahun-tahun, Lurah: Saya Pernah Juga Jatuh di Situ
Investor Desak BGN Cabut Moratorium Dapur MBG, 6.000 SPPG Diklaim Mangkrak: Kami Ditagih Rentenir!
KPK Sita Data Digital dari Komputer Dinas PUTR Langkat, Dalami Kasus OTT Bupati Ondim
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru