BITVONLINE.COM -Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menanggapi perihal keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, dalam kasus tersebut.
Mukhtarudin menyayangkan adanya narasi yang menyeret nama Bahlil dalam skandal mega korupsi ini.
Menurutnya, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus dugaan korupsi di Pertamina terjadi pada periode 2018-2023.
Baca Juga:
"Padahal, Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023," ujarnya dalam siaran persnya pada Kamis (4/3/2025).
Mukhtarudin mengingatkan bahwa di tengah kisruh korupsi Pertamina, Bahlil justru tengah fokus pada pembenahan tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga:
"Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu," tambahnya.
Terkait skandal korupsi ini, Mukhtarudin menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
Ia juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan terkait isu pengoplosan BBM dan memastikan kualitas produk yang diberikan kepada masyarakat.
"Ini harus kita antisipasi agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi," tegas Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.
Pemerintah dan DPR akan memperkuat pengawasan terhadap sektor energi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Apresiasi Langkah Cepat Kementerian ESDM
TAPANULI UTARA Peristiwa tragis terjadi di Desa Hutapea Banuarea, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sabtu (2/8/2025)
Hukum dan Kriminal
DAIRI Seorang pria berinisial SP, yang diketahui merupakan mantan anggota kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menanggapi tegas isu yang menyebutkan adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah N
Politik
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengungkap temuan penting dalam pengawasan intensif terhadap peredaran produk kos
Entertainment
MATARAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera bergambar karakter dari serial ma
Nasional
SURABAYA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig) Nezar Patria menegaskan pentingnya disiplin verifikasi sebagai fondasi utama
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran sektor kesehata
Kesehatan
SERDANG BEDAGAI Seorang pria paruh baya bernama Sarbaini alias Amang (50), warga Dusun Kedondong, Desa Melati II, Kabupaten Serdang Beda
Peristiwa
JAKARTA Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa Menteri Perdagangan 20152016, Thom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebanyak 500 personil Polri, TNI, dan instansi terkait telah disiapkan untuk mengamankan perhelatan olahraga internasional, 3rd In
Olahraga
