PDIP Siapkan 17 Pengacara Untuk Bela Hasto Kristiyanto Dalam Kasus Suap Harun Masiku

JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyiapkan 17 pengacara untuk membela Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang akan disidangkan dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.

Sidang perdana untuk Hasto dijadwalkan akan digelar pada Jumat (14/3/2025).

Salah satu anggota tim pengacara yang membela Hasto adalah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025), Ronny Talapessy, salah satu pengacara Hasto, memperkenalkan tim hukum yang akan mendampinginya selama proses persidangan.

Ronny Talapessy menekankan bahwa tim hukum ini merupakan kolaborasi antara pengacara internal partai dan pengacara profesional yang berlatar belakang non-partai.

"Tim ini adalah gabungan antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dan tim hukum profesional yang independen," ungkapnya.

Ronny juga menyatakan bahwa PDIP memberikan dukungan penuh kepada Hasto untuk menghadapi proses hukum di KPK.

Ia menegaskan bahwa PDIP menganggap proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

"Partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia," kata Ronny.

Nama-nama Tim Pengacara Hasto Kristiyanto:

Todung M. Lubis (Koordinator)

Maqdir Ismail

Ronny B. Talapessy

Arman Hanis

Febri Diansyah

Patramijaya

Erna Ratnaningsih

Johannes Oberlin L. Tobing

Alvon Kurnia Palma

Rasyid Ridho

Duke Arie W

Abdul Rohman

Triwiyono Susilo

Willy Pangaribuan

Bobby Rahman Manalu

Rory Sagala

Annisa Eka Fitria Ismail

Ronny juga mengungkapkan keyakinan PDIP bahwa proses hukum terhadap Hasto ini mengandung unsur politis.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari politik balas dendam, terkait sikap politik PDIP yang dinilai tegas dalam menegakkan aturan internal partai, yang berujung pada pemecatan beberapa kader partai.

"Kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakkan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDIP dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai," tandas Ronny.

(bs/n14)