JAKARTA -Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memberikan kesempatan bagi prajurit TNI aktif untuk mengisi posisi di 14 kementerian/lembaga (K/L).
Menurut Supratman, kementerian dan lembaga yang dimaksud berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi pertahanan negara.
Baca Juga:
"Dengan penambahan dari 11 menjadi 16, sebenarnya yang tercatat adalah 14 kementerian/lembaga yang masih berkaitan dengan pertahanan negara," kata Supratman di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Penurunan angka dari 16 menjadi 14 kementerian/lembaga, lanjutnya, disebabkan penggabungan beberapa instansi.
Baca Juga:
Contohnya, Kementerian Pertahanan yang kini dihitung bersama Dewan Pertahanan Nasional.
Selain itu, jabatan Sekretaris Militer Presiden juga dapat dirangkap oleh anggota TNI aktif, yang membuat total kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI tetap berjumlah 14.
Supratman juga menegaskan agar masyarakat tidak khawatir terkait potensi dwifungsi ABRI.
Ia menjelaskan bahwa jabatan TNI di kementerian/lembaga tersebut tetap berkaitan dengan tugas pokok dalam bidang pertahanan dan keamanan.
"Tidak perlu khawatir, jabatan aktif dinas militer ini hanya berkaitan dengan tugas pertahanan," ujar Supratman.
Lebih lanjut, jika prajurit TNI hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut, maka mereka harus pensiun terlebih dahulu.
"Untuk jabatan sipil selain itu, anggota TNI harus pensiun, selesai," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati untuk membawa RUU TNI ini ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja (raker) pembicaraan tingkat I yang berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2025, di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, sepakat mendukung pengesahan RUU ini ke tingkat II.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memimpin rapat tersebut dan mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan melalui ketukan palu.
Tiga pasal utama yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ini adalah Pasal 3 tentang kedudukan TNI, Pasal 53 mengenai usia pensiun prajurit, dan Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga.
(dc/a)
BATU BARA Pemerintah Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, terus menunjukkan komitmennya dalam membangu
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Insight Investments Management (PT IIM) sebagai tersangka korporasi dalam kasus d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong, melakukan kunjungan kehormatan ke Kota Medan dengan agenda meninjau langsung pelaks
Pemerintahan
DENPASAR Dalam upaya menciptakan suasana aman dan nyaman di ruang publik, Kasat Samapta Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Adnyana T.J.S., S
Nasional
TAPSEL Gerakan Masyarakat Pemantau Aset Negara (GEMMA) PETA Indonesia melalui tokohnya, Puteri Leida Harahap, menyerukan agar masyarakat t
Nasional
LANGKAT Sudah tiga tahun berlalu sejak Masri Purba melaporkan dugaan pencurian ke Polres Langkat pada 28 Desember 2022, namun hingga kini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, meluruskan informasi yang beredar terk
Ekonomi
MEDAN Facebook akan meluncurkan fitur keamanan terbaru berupa passkey di aplikasi mobilenya yang memungkinkan pengguna login dengan metode
Sains & Teknologi
BLITAR Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus tokoh nasional, Ganjar Pranowo, menghadiri
Politik
ACEH PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkat
Ekonomi
