RUU TNI Disahkan, Pengamat: Revisi Tetap Dalam Koridor Reformasi dan Demokrasi

"Dibandingkan mencurigai atau menolak revisi ini secara berlebihan, langkah yang lebih tepat adalah mengawasi implementasinya agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip reformasi," tambahnya.

Pentingnya Kontrol Terhadap Keterlibatan Militer di Sektor Sipil

Baca Juga:

• Jokowi bukan Nabi
• PHK 72 Buruh PT SAE di Sipirok Tapanuli Selatan Dinilai Bentuk Perusakan Demokrasi Kerja

Fahmi menekankan, meskipun larangan keterlibatan TNI dalam politik dan bisnis tetap berlaku, pengawasan terhadap penerapannya harus diperketat.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan yang bisa mengarah pada pola lama, yang melibatkan pengaruh militer dalam birokrasi sipil.

Baca Juga:

• Wakapolres Jembrana Hadiri Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester II Tahun 2025
• Anggota Parlemen Minnesota dan Suami Ditembak M4ti, Diduga Bermotif Politik

"Keterlibatan militer di sektor sipil harus tetap dikendalikan dengan ketat agar tidak terjadi perluasan pengaruh mereka dalam birokrasi, yang menjadi kekhawatiran banyak pihak," tutup Fahmi.

(bs/n14)

Jokowi bukan Nabi

PHK 72 Buruh PT SAE di Sipirok Tapanuli Selatan Dinilai Bentuk Perusakan Demokrasi Kerja

Wakapolres Jembrana Hadiri Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Semester II Tahun 2025

Anggota Parlemen Minnesota dan Suami Ditembak M4ti, Diduga Bermotif Politik

Dirjen Komunikasi Publik: Profesi Jurnalis Harus Dijaga di Era Tsunami Informasi

Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Reshuffle Kabinet: “Menteri Saya Bekerja dengan Baik”