2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menonaktifkan sementara empat pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Penonaktifan ini dilakukan untuk keperluan pemeriksaan lanjutan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
Empat pejabat yang dinonaktifkan yakni Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Juliadi Harahap, Kepala Biro Otonomi Daerah Harianto Butarbutar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Abdul Haris Lubis, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ilyas Sitorus.
Inspektur Pemprov Sumut, Sulaiman Harahap, membenarkan penonaktifan tersebut.
Ia menyebutkan bahwa langkah itu diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Benar, mereka dinonaktifkan untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Ada sejumlah kasus yang perlu ditelusuri," ujar Sulaiman, Senin (14/4/2025).
Terkait Ilyas Sitorus, Sulaiman menyebut yang bersangkutan memang sebelumnya telah mengajukan pengunduran diri.
Namun, sebelum proses itu selesai, Ilyas telah lebih dahulu ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Batu Bara dalam kasus lain.
"Proses hukum dari Kejari kita ikuti terlebih dahulu. Karena itu, pemeriksaan inspektorat terhadap Ilyas ditunda," ujarnya.
Sementara itu, penonaktifan terhadap Kepala BPSDM Abdul Haris Lubis, menurut Sulaiman, berkaitan dengan masa jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut.
Dikatakannya, banyak keluhan masyarakat selama masa kepemimpinan Haris.
"Banyak temuan dan keresahan dari wali murid yang perlu diklarifikasi. Maka, kami akan periksa secara menyeluruh," ungkapnya.
Seluruh proses pemeriksaan ini, tambah Sulaiman, merupakan perintah langsung dari Gubernur Sumut.*
(tm/a008)
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL