
Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Digugat Warga, MK: Akan Diproses Sesuai Hukum
JAKARTA Sejumlah warga negara Indonesia menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu
NasionalSOLO-Sejumlah massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (16/4). Mereka menuntut klarifikasi langsung mengenai keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tiga perwakilan massa diterima masuk ke rumah Jokowi dan melakukan pertemuan selama sekitar 30 menit. Namun, mereka keluar dengan rasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan melihat ijazah asli yang diminta.
"Kami silaturahmi Idulfitri seperti warga yang lain. Kedua, tentu saja kami juga ingin melakukan klarifikasi dan membantu Pak Jokowi agar bisa menunjukkan ijazah aslinya yang selama ini belum beliau sampaikan ke publik," ujar Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadillah, kepada awak media.
Baca Juga:
Rizal menyatakan, pihaknya telah berulang kali menantikan bukti langsung dari Jokowi mengenai status kelulusannya di Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, klarifikasi langsung dari Jokowi jauh lebih meyakinkan daripada pernyataan pihak kuasa hukum.
"Kita ingin tanya langsung kepada Pak Jokowi, benar atau tidak (memiliki ijazah UGM). Di pengadilan sudah berulang kali, dan tidak ditunjukkan juga. Jadi harapannya sekarang bisa langsung saja Pak Jokowi tunjukkan," tegas Rizal.
Baca Juga:
Sebelumnya, TPUA juga telah menemui pihak UGM. Namun, menurut Rizal, jawaban UGM belum memuaskan. UGM menyatakan bahwa keaslian ijazah menjadi tanggung jawab pribadi pemiliknya, bukan kewenangan institusi.
"UGM hanya menyampaikan dokumen-dokumen, tapi mengatakan soal ijazah bukan wewenang mereka lagi karena sudah diserahkan ke masing-masing individu," jelas Rizal.
Massa TPUA menyatakan akan terus menuntut transparansi demi menjawab keraguan publik dan menegakkan prinsip keterbukaan informasi yang semestinya dijunjung tinggi oleh pejabat negara.*
(kp/j006)
JAKARTA Sejumlah warga negara Indonesia menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu
NasionalSUMUT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kanwil Kemenagsu) kembali menyelenggarakan Seleksi Debat Bahasa Arab dan B
NasionalJAKARTA Dokter sekaligus figur publik Reza Gladys akhirnya buka suara terkait kabar ibundanya yang mengalami gangguan jiwa. Dalam tayangan
EntertainmentJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Joedianto Soejonopoetro (JS), Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., sebagai sa
NasionalNTB Mantan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviyani (DN), akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pad
NasionalJAKARTA Aplikasi permainan Roblox tengah menjadi perhatian pemerintah dan para ahli psikologi anak karena dinilai mengandung unsur kekeras
Sains & TeknologiBANGLI Menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke80, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Bangli menggelar kegiatan bertajuk Gerakan Pol
NasionalJAKARTA Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Kapolri Jenderal Listyo S
NasionalJEPANG Jepang memperingati 80 tahun tragedi bom atom Hiroshima dengan menggelar doa dan mengheningkan cipta di Taman Peringatan Perdamaian,
InternasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologi (Mendikbudristek), Nad
Nasional