Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA— Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik mendapatkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sambutan positif dari Partai NasDem.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut wacana ini sudah lama disuarakan pihaknya demi menciptakan iklim politik yang sehat dan bersih dari praktik korupsi.
"Sudah sejak lama kami menyuarakan agar partai diberi dana yang proporsional dalam menjalankan program-programnya, untuk ikut serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik," kata Taslim dalam pernyataan tertulis yang dikutip Jumat (16/5).
Saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan untuk partai politik hanya sebesar Rp1.000 per suara sah.
NasDem mengusulkan agar jumlah tersebut dinaikkan menjadi Rp10.000 per suara sah demi memenuhi kebutuhan operasional yang layak dan mendorong transparansi keuangan partai.
"Keadaan sekarang betul-betul di bawah standar. Partai setidak-tidaknya diberi dana APBN Rp10.000 per suara," tegasnya.
Taslim menekankan bahwa NasDem terbuka terhadap audit dan regulasi ketat jika dana dari APBN tersebut direalisasikan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat harus disertakan agar penggunaan dana tidak disalahgunakan.
"Kalau partai diberi dana APBN, silakan dibuat persyaratannya, silakan diatur mekanisme laporannya, silakan diaudit, kita siap. Tiap tahun diaudit dengan ketat," ujar Taslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa KPK telah beberapa kali merekomendasikan pemberian dana besar kepada partai politik.
Tujuannya adalah untuk mencegah praktik korupsi yang kerap terjadi karena minimnya pendanaan resmi partai.
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Fitroh dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).*
(mt/a008)
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL