Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA— Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik mendapatkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sambutan positif dari Partai NasDem.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut wacana ini sudah lama disuarakan pihaknya demi menciptakan iklim politik yang sehat dan bersih dari praktik korupsi.
"Sudah sejak lama kami menyuarakan agar partai diberi dana yang proporsional dalam menjalankan program-programnya, untuk ikut serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik," kata Taslim dalam pernyataan tertulis yang dikutip Jumat (16/5).
Saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan untuk partai politik hanya sebesar Rp1.000 per suara sah.
NasDem mengusulkan agar jumlah tersebut dinaikkan menjadi Rp10.000 per suara sah demi memenuhi kebutuhan operasional yang layak dan mendorong transparansi keuangan partai.
"Keadaan sekarang betul-betul di bawah standar. Partai setidak-tidaknya diberi dana APBN Rp10.000 per suara," tegasnya.
Taslim menekankan bahwa NasDem terbuka terhadap audit dan regulasi ketat jika dana dari APBN tersebut direalisasikan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat harus disertakan agar penggunaan dana tidak disalahgunakan.
"Kalau partai diberi dana APBN, silakan dibuat persyaratannya, silakan diatur mekanisme laporannya, silakan diaudit, kita siap. Tiap tahun diaudit dengan ketat," ujar Taslim.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa KPK telah beberapa kali merekomendasikan pemberian dana besar kepada partai politik.
Tujuannya adalah untuk mencegah praktik korupsi yang kerap terjadi karena minimnya pendanaan resmi partai.
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Fitroh dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).*
(mt/a008)
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi santai laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan liquefied petrole
EKONOMI
JAKARTA Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Selebgram Clara Shinta mengaku menerima somasi dari seorang perempuan bernama Tri Indah Ramadani, yang diduga terkait dengan ung
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kerja sama antara Indonesia dan Rusia terus diperk
NASIONAL
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Aula Mako Polres Tapsel, Selasa, 14 Apri
NASIONAL