Ramai Dipertanyakan, Wali Kota Medan Akhirnya Ungkap Alasan ke Luar Negeri
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan pendekatan Omnibus Law dalam merumuskan Undang-Undang bertema politik, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik. Pemerintah lebih memilih kodifikasi politik sebagai arah penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan.
Pernyataan ini disampaikan Bima dalam diskusi publik terkait UU Pemilu yang digelar di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2025).
"Kita tidak mau Omnibus Law, Bang Jansen. Sudah jelas Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN menyatakan kita menempuh sistem kodifikasi politik, bukan Omnibus Law," ujar Bima Arya.
Menurutnya, pendekatan kodifikasi berarti membentuk Undang-Undang baru secara sistematis dan menyeluruh, bukan sekadar revisi dari berbagai UU yang digabungkan seperti dalam pendekatan Omnibus Law.
"Omnibus Law itu undang-undangnya masih ada, dikumpulin, diubah dikit-dikit, cepat. Tapi kodifikasi artinya kita buat Undang-Undang baru, lebih matang dan fokus, walau prosesnya lebih lama," tegasnya.
Bima ingin memastikan bahwa arah reformasi hukum politik tidak sekadar pragmatis, melainkan dibangun dengan pendekatan jangka panjang dan menyeluruh, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
RUU Omnibus Law Politik Masih Belum Dibahas DPR
Sebelumnya, wacana penggunaan Omnibus Law dalam UU Politik digulirkan oleh Komisi II DPR RI, yang ingin merevisi beberapa Undang-Undang sekaligus, seperti UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.
Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Politik belum akan dibahas dalam waktu dekat karena masih berlangsungnya proses politik seperti Pilkada dan tahapan pemilu lainnya.
"Proses Pilkada masih terjadi. Pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan penataan demi penataan," ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Dengan demikian, wacana kodifikasi politik yang disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya menunjukkan arah berbeda dari usulan awal Komisi II, yakni untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memperkuat sistem hukum politik nasional secara terintegrasi.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan dirinya saat ini tengah berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Kepast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Di tengah kembali melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2026, publik kembal
EKONOMI
BINJAI Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke154 Binjai menjadi momentum penting untuk memperkua
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Polda Aceh membantah kabar yang beredar di sejumlah media terkait penetapan Bupati Aceh Timur, Iskandar AlFarlaky, sebagai t
NASIONAL
MEDAN Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemain Free Fire kembali berburu kode redeem terbaru yang dibagikan pada Minggu, 17 Mei 2026. Sejumlah kode masih aktif dan dapa
ENTERTAINMENT
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program priorit
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur membongkar dugaan jaringan peredaran narkotika jenis obat keras ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai tidak menghentikan pembangun
NASIONAL