Dukung Ide Luhut Perbarui Aturan Korupsi, Yusril Buka Suara: Biar Pejabat Tak Takut Ambil Keputusan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
Upacara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan diikuti ratusan kader PDIP yang hadir dengan mengenakan pakaian serba merah, identik dengan warna kebesaran partai.
Sejumlah elite partai turut hadir, antara lain Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, dan Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo.
Hadir pula para ketua bidang DPP PDIP seperti Rano Karno, Ronny Talapessy, dan Adian Napitupulu.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir secara langsung dalam acara tersebut, namun mengikuti jalannya upacara secara daring.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyampaikan amanat yang menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Ia menyoroti tindakan korupsi dan perusakan lingkungan sebagai bentuk nyata pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila.
"Mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan bahkan ratusan miliar adalah bukan seorang pancasilais, melainkan pengkhianat Pancasila," tegas Djarot di hadapan peserta upacara.
Ia juga mengkritik praktik penguasaan tambang yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan hidup.
Menurutnya, mereka yang melakukan tindakan tersebut juga telah menghianati Pancasila.
"Yang menguasai tambang beribu-ribu hektare, menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan," tegasnya.
Upacara ini menjadi bagian dari refleksi ideologis PDIP untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*
(cn/a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan tidak setuju terhadap wacana penghapusan unsur kerugian
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo atas dedi
NASIONAL