Isu Penangkapan Ketua DPRD dan Mantan Bupati Tapsel oleh KPK Dipastikan HOAKS!

PADANGSIDIMPUAN — Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan dipastikan tidak benar alias hoaks.

Kedua tokoh publik tersebut telah memberikan klarifikasi langsung kepada awak media pada Jumat (27/6/2025) dan menegaskan bahwa mereka dalam kondisi sehat serta tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

Rahmat Nasution, yang juga politisi Partai Golkar, mengaku tidak terpengaruh oleh kabar tersebut.

Ia menanggapi santai isu penangkapannya dan menyebut bahwa hoaks seperti ini akan sirna seiring waktu.

"Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa menikmati kopi buatan istri di rumah, seperti biasanya," ujarnya kepada media.

Rahmat mengatakan dirinya tidak merasa perlu memberikan bantahan berlebihan.

Ia juga menyatakan masih berada di wilayah Tapsel dan terbuka untuk bertemu siapa saja.

"Hoaks seperti ini biasanya akan menguap sendiri. Saya tetap berada di kota, dan bagi yang rindu ngopi, saya tunggu di tempat biasa," tambahnya.

Sementara itu, mantan Bupati Tapsel dua periode, Syahrul M. Pasaribu, juga membantah keras kabar keterlibatannya dalam OTT KPK.

Ia mengatakan bahwa masih aktif berkomunikasi dengan keluarga dan kolega.

"Kalau memang saya ditangkap KPK, apa mungkin saya masih bisa menjawab telepon? Sampai saat ini saya masih aktif menerima panggilan," tegasnya dari kediamannya di Kota Padangsidimpuan.

Syahrul juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh berita yang belum terverifikasi dan meminta warga untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

"Sebelum percaya, pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai terjebak hoaks yang bisa merugikan orang lain," pesannya.

Sebelumnya, sejumlah media online mengabarkan bahwa Rahmat Nasution dan Syahrul Pasaribu disebut ikut terjaring OTT KPK bersama seorang pimpinan PT DNG berinisial AP alias K, yang berkantor di Jalan Teratai, Kelurahan Ujungpadang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari KPK yang mengonfirmasi keterlibatan kedua tokoh tersebut.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, demi menjaga reputasi dan ketenangan masyarakat.*