Ketua Komisi II DPR Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun: Melanggar Konstitusi

Mereka menilai keputusan tersebut membuka celah bagi pembentukan norma baru yang semestinya merupakan kewenangan legislatif dan eksekutif, bukan yudikatif.

"Saat ini MK dinilai telah bertindak sebagai pembentuk norma baru, di luar kewenangannya sebagai penguji undang-undang," kritik salah satu fraksi dalam pernyataannya.

Baca Juga:

• Pengamat Politik Shohibul: Sosok Nikson Nababan Mumpuni Pimpin DPD PDIP Sumut
• Fraksi PDIP Soroti Lemahnya Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Medan, Usul Tambahan Lokasi KTR

Selain menuai penolakan dari legislator seperti Rifqi, wacana tersebut juga memicu kekhawatiran publik terkait independensi dan batas peran Mahkamah Konstitusi.

Beberapa pihak menilai bahwa MK saat ini kerap berubah-ubah dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan inkonsistensi hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi konstitusional tersebut.*

Baca Juga:

• Menko Polkam Budi Gunawan Tanggapi Putusan MK soal Pemilu Terpisah: Banyak Implikasi, Masih Dikaji Pemerintah
• Jawab Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD DS "Tantang" APH Periksa dan Telusuri Harta Kekayaannya

(d/a008)

Pengamat Politik Shohibul: Sosok Nikson Nababan Mumpuni Pimpin DPD PDIP Sumut

Fraksi PDIP Soroti Lemahnya Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Medan, Usul Tambahan Lokasi KTR

Menko Polkam Budi Gunawan Tanggapi Putusan MK soal Pemilu Terpisah: Banyak Implikasi, Masih Dikaji Pemerintah

Jawab Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD DS "Tantang" APH Periksa dan Telusuri Harta Kekayaannya

Mahfud MD Soroti Putusan MK soal Pemilu Lokal dan Nasional: Timbulkan Kerumitan Tata Hukum

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK