Gibran Tak Akan Berkantor di Papua, Tito: Tugasnya Koordinasi di Tingkat Kebijakan

"Setahu saya tidak. Konsep undang-undangnya tidak seperti itu. Yang berada di sana setiap hari adalah badan yang akan ditunjuk oleh Presiden," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas skema penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk mempercepat pembangunan di Papua.

"Presiden sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan kepada Wapres, dan kemungkinan akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Yusril dalam acara peluncuran laporan tahunan Komnas HAM, Selasa (8/7).

Penugasan ini disebut akan menjadi yang pertama kalinya secara resmi Wapres dilibatkan secara khusus dalam percepatan pembangunan Papua, di tengah meningkatnya perhatian terhadap persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.*

(d/a008)