Pagi Ini, Diskusi Bulanan LHKP Muhammadiyah Sumut Angkat Tema Politik Kepartaian

MEDAN - Di tengah kegalauan publik atas arah demokrasi Indonesia yang kian kabur oleh polarisasi dan pragmatisme politik, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) kembali menggelar diskusi politik bulanan.

Diskusi dengan tema "Politik Kepartaian dan Masa Depan Bangsa" itu, berlangsung pagi ini, Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah PWM Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Diskusi yang berlangsung hangat ini menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang—akademisi, peneliti independen, dan politisi lintas partai.

Baca Juga:

• Regionalisme Elitis di ASEAN Berimplikasi Signifikan Bagi Masyarakat Sipil
• Mandat Imperatif Absen, Wakil Rakyat Jadi Alat Oligarki

Di antaranya Dr Warjio dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Faisal Riza dari UIN Sumatera Utara, Dr Mujahiddin dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Soetarso dari PDI-P, Dr Amsal Nasution dari PKS, Edisaputra dari PAN, Budi Setiawan Siregar dari Partai Gerindra, Djamaluddin Pohan dari Partai Ummat, dan Ahmad Arif dari Partai Demokrat. Diskusi dipandu oleh moderator Dr Sahran Saputra.

Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah dalam mengarusutamakan dialog yang tercerahkan.

Baca Juga:

• Shohibul Anshor Siregar: Medan 435 Tahun, Demokrasi Tanpa Gigi dan Pengkhianatan Konstitusi
• Pengamat: OTT di Sumut Pertanda Erosi Pengaruh Kekuasaan Jokowi

"Diskusi ini bukan sekadar refleksi. Tetapi bagian dari upaya merawat kewarasan publik dalam melihat politik secara substansial, bukan hanya seremonial dan elektoral," ujar Siregar.

Menurutnya, Muhammadiyah tengah menyiapkan landasan pemikiran yang kokoh menjelang Muktamar tahun 2027 yang akan digelar di Medan. Melalui diskusi-diskusi tematik bulanan ini, LHKP-PWMSU menghimpun gagasan-gagasan bening dari para akademisi dan peneliti independen, yang akan dijadikan masukan penting dalam perumusan arah perjuangan ke depan.

Politik Kepartaian, Cermin Kegamangan Bangsa

Diskusi kali ini memusatkan perhatian pada dinamika politik kepartaian yang semakin kehilangan akar ideologis dan terjebak dalam pusaran kekuasaan jangka pendek. Sejumlah pembicara menyoroti lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan politik, serta keterhubungan dengan rakyat.

Dalam konteks itu, Siregar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan bersikap apatis, tetapi justru hadir untuk menawarkan optimisme yang rasional.

"Kita tidak sedang mencari musuh, tapi mencari sebab. Mengapa bangsa ini, yang dahulu lebih unggul dari Tiongkok dan India dalam berbagai ukuran kecuali jumlah penduduk, justru kini tertinggal? Jawabannya ada pada ketidakmampuan melakukan dekolonisasi," papar Siregar.

Ia merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Edward Said, dan Gayatri Spivak dalam menjelaskan bagaimana mentalitas terjajah yang belum selesai menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Ia juga mengutip pemikiran ekonom seperti almarhum Faisal Basri dan Sritua Arief, serta sastrawan Mochtar Lubis yang melihat krisis karakter dan moral sebagai akibat dari ketidaksadaran sejarah bangsa.

Kembali Pulang ke Konstitusi

Siregar menegaskan bahwa jalan keluar dari keterpurukan nasional adalah dengan "kembali pulang ke jatidiri bangsa", yaitu konstitusi UUD 1945 dalam semangat aslinya. Muhammadiyah, menurutnya, punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bangsa tentang arah perjuangan sejati: mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kemerdekaan sejati dari dominasi kapital dan neokolonialisme.

"Banyak yang menyebut Indonesia hari ini sebagai negeri yang gelap. Tapi Muhammadiyah tidak akan menambah kegelapan itu dengan pesimisme. Kita justru akan menabur cahaya dengan optimisme rasional dan ilmiah," tegasnya.

Agenda Berkelanjutan: Ekonomi, Umat, dan Konstitusionalitas

LHKP-PWMSU tidak akan berhenti di isu politik kepartaian. Siregar menyampaikan bahwa diskusi-diskusi mendatang akan menyentuh tema-tema krusial lain seperti ekonomi dan kemaslahatan umat, sistem perwakilan, pemilu berintegritas, serta konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam. Semua tema itu dirancang untuk mempersiapkan basis pemikiran kritis menuju Muktamar Muhammadiyah 2027.

Sebagai penutup, Siregar menyampaikan harapannya agar diskusi ini mampu menginspirasi gerakan intelektual di berbagai level organisasi dan masyarakat.

"Muhammadiyah tidak ingin sekadar berdiri di menara gading akademik. Kita ingin hadir di tengah rakyat, menawarkan gagasan dan jalan keluar. Ini bukan semata kerja LHKP, tapi bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah untuk bangsa," jelasnya.*

Regionalisme Elitis di ASEAN Berimplikasi Signifikan Bagi Masyarakat Sipil

Mandat Imperatif Absen, Wakil Rakyat Jadi Alat Oligarki

Shohibul Anshor Siregar: Medan 435 Tahun, Demokrasi Tanpa Gigi dan Pengkhianatan Konstitusi

Pengamat: OTT di Sumut Pertanda Erosi Pengaruh Kekuasaan Jokowi

Shohibul Anshor Siregar: Penunjukan Prabowo di PSSI Pertanda Suram Masa Depan Sepak Bola Indonesia

Shohibul: Dekolonisasi Pemikiran dan Rekonstruksi Asketisme Intelektual, Tantangan Besar Dunia Kampus dan Bangsa