Pengamat Soroti Serangan terhadap Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: “Framing Tidak Berdasar, Bernuansa Politis”

JAKARTA — Serangan naratif dan tuduhan sepihak terhadap Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, yang menilai bahwa berbagai opini negatif yang tersebar di ruang publik merupakan bentuk framing tidak proporsional dan berpotensi bermuatan politis.

Menurut Nasky, opini-opini yang berkembang tidak hanya berangkat dari informasi yang belum terverifikasi, tetapi juga terkesan diarahkan untuk mendiskreditkan pribadi maupun peran strategis Jenderal Dudung dalam pemerintahan saat ini.

"Framing seperti ini merupakan bentuk pencampuran informasi yang tidak relevan demi membentuk persepsi publik sesuai kepentingan pihak tertentu. Ini berbahaya karena tidak berdasarkan bukti atau data yang sahih," ujar Nasky dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025) di Jakarta.

Nasky yang juga Founder Nasky Milenial Center mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah terbawa oleh narasi yang menyesatkan.

Ia menegaskan pentingnya menjaga akal sehat dalam menyikapi dinamika politik, sembari tetap menghargai kritik konstruktif dalam semangat demokrasi.

"Narasi sesat dan framing jahat hanya akan menimbulkan kegaduhan dan salah kaprah di tengah masyarakat. Kita butuh suasana yang tenang dan fokus dalam membangun bangsa," lanjutnya.

Terkait isu program rumah prajurit TNI AD yang kembali mencuat, Nasky menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah inisiatif Jenderal Dudung, melainkan program yang telah berjalan sejak masa kepemimpinan sebelumnya.

Justru, menurutnya, saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung melakukan penataan dan penyelesaian atas kebijakan tersebut agar lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kesejahteraan prajurit.

"Beliau sangat konsisten memperjuangkan kesejahteraan prajurit. Salah satu buktinya adalah keberhasilan dalam pembangunan 1.020 unit Rumah Dinas Type K-45, 62 unit Type K-70, dan 9 unit Rusun pada tahun 2021," jelas Nasky.

Nasky juga mengingatkan bahwa dalam konteks politik global, strategi menyerang tokoh-tokoh kunci pemerintahan atau yang memiliki peran penting dalam struktur kekuasaan dikenal sebagai decapitation strategy.

Strategi ini, lanjutnya, acap kali digunakan untuk melemahkan fondasi kekuasaan secara tidak langsung.

"Dalam pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bisa jadi merupakan upaya sistematis dari aktor politik tertentu untuk menggeser peta kekuasaan. Ini bukan peristiwa yang netral," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa stabilitas politik dan kohesi antar lembaga pemerintahan sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Manuver politik yang tidak konstruktif, justru berpotensi mengganggu kinerja pemerintah dan mengalihkan fokus dari agenda-agenda strategis pembangunan nasional.

"Kita juga perlu memahami konsep policy sabotage, yakni sabotase kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan, namun mencoba melemahkan kredibilitas orang-orang di lingkaran inti pemerintahan," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih selektif dalam menerima informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum tentu mengandung kebenaran.

"Literasi publik harus terus ditingkatkan agar kita tidak mudah termakan oleh kabar bohong dan framing negatif yang bisa merusak kepercayaan terhadap institusi dan tokoh bangsa," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto di tengah upaya bersama membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah butuh tim yang solid dan tokoh-tokoh kuat yang mampu menjaga nyala semangat perubahan. Jangan sampai karena kelengahan kita dalam membaca taktik politik, satu per satu tokoh bangsa dilemahkan," pungkas Nasky.*