PDIP Didesak Tindak Tegas Deddy Sitorus Usai Pernyataan “Rakyat Jelata” Tuai Sorotan Publik

JAKARTA – Desakan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menindak salah satu kadernya, Deddy Sitorus, semakin menguat di tengah gelombang kritik publik.

Pernyataan kontroversial Deddy yang menyebutkan "jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata" dinilai telah menyakiti hati masyarakat dan dianggap mencerminkan sikap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

Salah satu seruan paling tegas datang dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Jakarta, Marselinus.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Marselinus menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar bentuk arogansi, namun juga memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka representasikan.

"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," tegas Marselinus, Selasa (2/9/2025).

Marselinus juga menyoroti langkah sejumlah partai politik lain yang dinilai sigap dalam menanggapi sorotan publik terhadap kadernya.

Partai-partai seperti NasDem, PAN, dan Golkar telah mengambil keputusan menonaktifkan anggota fraksi DPR RI yang sebelumnya menuai kontroversi akibat pernyataan publik.

Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Adies Kadir telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah menjaga marwah partai di mata publik.

"Langkah yang diambil Ketum Partai NasDem dan PAN sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan, padahal dampak dari pernyataan Deddy Sitorus sangat meresahkan," tambah Marselinus.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai partai besar yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil atau wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan moralitas politik.

"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik secara umum," ujarnya.

Sorotan terhadap sikap PDIP juga datang dari masyarakat luas, termasuk kalangan aktivis dan tokoh publik.