PDIP Didesak Tindak Tegas Deddy Sitorus Usai Pernyataan “Rakyat Jelata” Tuai Sorotan Publik

JAKARTA – Desakan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menindak salah satu kadernya, Deddy Sitorus, semakin menguat di tengah gelombang kritik publik.

Pernyataan kontroversial Deddy yang menyebutkan "jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata" dinilai telah menyakiti hati masyarakat dan dianggap mencerminkan sikap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

Salah satu seruan paling tegas datang dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Jakarta, Marselinus.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Marselinus menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar bentuk arogansi, namun juga memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka representasikan.

"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," tegas Marselinus, Selasa (2/9/2025).

Marselinus juga menyoroti langkah sejumlah partai politik lain yang dinilai sigap dalam menanggapi sorotan publik terhadap kadernya.

Partai-partai seperti NasDem, PAN, dan Golkar telah mengambil keputusan menonaktifkan anggota fraksi DPR RI yang sebelumnya menuai kontroversi akibat pernyataan publik.

Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, Uya Kuya, hingga Adies Kadir telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah menjaga marwah partai di mata publik.

"Langkah yang diambil Ketum Partai NasDem dan PAN sudah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan, padahal dampak dari pernyataan Deddy Sitorus sangat meresahkan," tambah Marselinus.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai partai besar yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil atau wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi etika dan moralitas politik.

"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik secara umum," ujarnya.

Sorotan terhadap sikap PDIP juga datang dari masyarakat luas, termasuk kalangan aktivis dan tokoh publik.

Influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung, turut menyuarakan desakannya agar PDIP mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Deddy Sitorus.

Melalui akun Instagram pribadinya, @salsaer, Salsa menyebut bahwa partai politik lain sudah menunjukkan tanggung jawab moral terhadap publik dengan menonaktifkan kadernya yang dianggap melukai perasaan masyarakat.

Ia berharap PDIP dapat mengambil keputusan yang bahkan lebih tegas dari sekadar penonaktifan.

"Jangan hanya dinonaktifkan. Tapi juga ada konsekuensi yang jelas, transparan, dan tidak normatif. Jika perlu, diberhentikan dari keanggotaan partai dan parlemen," ujarnya.

Menanggapi viralnya potongan video dari acara televisi "Kontroversi", Deddy Sitorus melalui media sosialnya memberikan klarifikasi.

Ia menyebut bahwa pernyataannya telah diedit dan disalahartikan oleh sejumlah pihak.

Menurut Deddy, video yang beredar tidak menampilkan keseluruhan konteks diskusi saat itu.

Ia mengaku tengah merespons pertanyaan host yang membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja berpenghasilan UMR.

Perbandingan tersebut, kata Deddy, dinilainya tidak setara.

"Jika ingin membandingkan gaji DPR, bandingkanlah dengan pejabat lembaga tinggi negara lainnya, bukan dengan pekerja UMR," kata Deddy dalam unggahan di Instagram, Sabtu (23/8/2025).

Deddy juga menuding ada upaya pembentukan opini publik melalui operasi buzzer yang disebutnya disokong anggaran besar, untuk menyerang dirinya dan PDIP.

"Potongan video itu sengaja diedit agar seolah-olah saya merendahkan rakyat. Padahal, pembahasan saat itu murni soal perbandingan gaji. Framing ini jahat dan menyesatkan," ujarnya.

Hingga kini, PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil terhadap Deddy Sitorus.

Meski demikian, desakan publik untuk bertindak tegas terus mengalir, baik dari organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, hingga netizen di media sosial.

Jika PDIP mengambil langkah tegas, hal itu dapat menjadi sinyal kuat bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berpihak pada kepentingan rakyat, serta konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial yang selama ini mereka usung.*

(tb/a008)