Kemhan Ubah Nama Latsarmil Calon Manajer Kopdes, Kini Fokus Bela Negara dan Manajerial
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nama pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kope
NASIONAL
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir masih belum menyentuh akar persoalan.
Melalui kanal YouTube miliknya, Mahfud menyebut bahwa pemerintah sejauh ini baru menanggapi aspek kekerasan dalam unjuk rasa, namun belum memberikan jawaban kebijakan substantif terhadap penyebab utama demonstrasi yang dinilai "masif dan mengerikan".
"Langkah-langkah hukum memang perlu, tapi yang belum dijawab adalah penyebab munculnya demo—yaitu masalah kebijakan dan perubahan," ujar Mahfud, dikutip Selasa (2/9).
Masalah Ekonomi dan Ketidakjelasan Pemerintah
Mahfud menegaskan bahwa protes besar ini bukan hanya dipicu oleh isu-isu ringan seperti tunjangan DPR atau anggota dewan menyanyi, melainkan sudah merupakan akumulasi dari banyak kekecewaan publik.
Beberapa isu yang disebut Mahfud antara lain:
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pemblokiran rekening warga
Kasus beras oplosan yang belum dituntaskan
Kasus hukum Silfester Matutina yang belum dieksekusi
"Semua itu tidak pernah dijawab secara tuntas. Contohnya, soal pemblokiran rekening. Jawabannya hanya, 'sudah tak diteruskan'. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab?" tegas Mahfud.
Kritik terhadap Penegakan Hukum
Mahfud juga menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum, khususnya kasus Silfester Matutina, yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) sejak 2019 namun hingga kini belum dieksekusi.
"Sudah tiga minggu diteriakkan, tapi Silfester tidak juga ditangkap. Inkrah 1,5 tahun lalu, lalu-lalang di depan publik. Ada yang disembunyikan?" ujarnya.
Seruan untuk Tanggung Jawab Publik
Di akhir pernyataannya, Mahfud meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan aksi, tetapi segera membuka ruang transparansi, pertanggungjawaban, dan perubahan nyata terhadap akar-akar masalah sosial yang muncul.*
(gn/j006)
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nama pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kope
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3
EKONOMI
DELI SERDANG Aksi pencurian besi kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini, pagar besi Monumen DR TD Pardede d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan revisi UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memperkuat kewe
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menanggapi santai sorotan publik terkait prosesi adat yang memperlihatkan Presiden
POLITIK
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), diwarnai insiden yang diseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Fakta baru kembali mencuat dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (Smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi PDI Perjuangan, Arif Jaka Sona, resmi dilantik sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjua
POLITIK
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Meta menyusul meningkatnya temuan kome
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai dugaan dua desa di I
NASIONAL