Ia menilai istilah "nonaktif" tidak dikenal dalam perundang-undangan yang mengatur tentang keanggotaan DPR.
"Pengertian nonaktif itu enggak ada di Undang-Undang MD3. Partai Buruh bersama KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD," ujar Iqbal, Senin (1/9), di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, juga mengakui bahwa UU MD3 memang tidak secara eksplisit menyebutkan mekanisme penghentian hak keuangan bagi anggota nonaktif.
Namun, MKD tetap melayangkan permintaan tersebut sebagai bentuk penegakan etik.
"Iya, memang di MD3 enggak disebutkan. Tapi MKD minta, karena MKD kan punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi," jelasnya.
Diketahui, kelima anggota DPR yang dimaksud dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing dalam beberapa pekan terakhir menyusul sorotan publik terhadap peran mereka dalam sejumlah isu, termasuk aksi demonstrasi, penyerangan rumah dinas, dan dugaan pelanggaran etika lainnya.*
(cn/a008)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera membangun fasilitas penitipan anak (daycare) bagi para buruh sebagai b
PEMERINTAHAN
MEDAN Belasan pria panik dan berhamburan melarikan diri hingga nekat melompat ke Sungai Deli saat tim Satuan Reserse Narkoba Polrestabes M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, ikut disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 y
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
