Roy Suryo Pertanyakan Ijazah SMA Gibran, Sebut Seperti Dagelan Srimulat?

JAKARTA - Pakar telematika sekaligus mantan Menpora, Roy Suryo, kembali membuat pernyataan kontroversial. Kali ini, ia mempertanyakan keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam program Kompas Petang yang tayang di Kompas TV pada Sabtu (13/9/2025), Roy menyebut bahwa persoalan ijazah ini "menarik" dan layak dipertanyakan, bahkan menyamakannya dengan "dagelan Srimulat".

"Kalau ijazah sekolah itu memang menarik, karena sudah ada gugatan perdata yang diajukan oleh Pak Subhan, SH, MH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Roy.

Baca Juga:

• Jokowi Tanggapi Gugatan Ijazah Gibran: Nanti Ijazah Ethes Juga Dipermasalahkan

Dipertanyakan di Pengadilan

Roy mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU yang menyatakan bahwa syarat minimal pendidikan calon presiden dan wakil presiden adalah lulusan SMA.

Menurutnya, dalam berkas pendaftaran Gibran ke KPU, tertulis bahwa Gibran pernah bersekolah di Orchid Park Secondary School (OPSS). Namun, Roy menyebut Gibran hanya dua tahun belajar di sana, tanpa bukti ijazah kelulusan.

"Nah sekarang kita lihat, ijazah SMA-nya Gibran itu mana? Dalam berkas resmi yang diajukan ke KPU, hanya tertulis dua tahun di OPSS. Kalau ada ijazahnya, buktikan," tegas Roy.

Masuk UTS, Tapi Disebut Hanya Kursus

Selain mempertanyakan jenjang SMA, Roy juga menyoroti pendidikan Gibran di University of Technology Sydney (UTS). Menurut Roy, pendidikan Gibran di UTS bukan dalam jalur akademik penuh, melainkan hanya kursus singkat.

"Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut, nggak. Itu hanya kayak kursus. Dalam lampirannya dituliskan tiga tahun, padahal faktanya hanya enam bulan," tambah Roy.

Tidak Takut Kritik Pejabat Aktif

Roy Suryo mengaku tidak gentar menyuarakan kritik meski Gibran kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Saya tidak takut untuk menyuarakan kebenaran, meskipun orang yang dikritik sedang menjabat," katanya dalam sesi berbeda.

Isu ini memicu kembali perbincangan publik soal transparansi dan akuntabilitas data pendidikan pejabat negara, khususnya dalam proses pencalonan dalam pemilu.

KPU dan Istana Belum Berkomentar

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPU maupun Istana terkait pernyataan Roy Suryo ini. Sementara itu, pihak pelapor Subhan SH, MH disebut telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

(km/j006)