JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memaparkan laporan kinerja DPR sepanjang tahun sidang 2024/2025 dalam Rapat Paripurna Khusus DPR, Kamis (2/10/2025) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang, sementara 10 RUU lainnya masih dalam pembahasan tingkat I.
"Tema laporan kinerja tahun sidang 2024/2025 adalah DPR RI Pilar Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat. Hal ini menegaskan komitmen kami bahwa kedaulatan rakyat menjadi amanat utama dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI," ujar Puan.Baca Juga:
Kinerja Anggaran dan Pengawasan
Di bidang anggaran, DPR melalui alat kelengkapan dewan terus mencermati efektivitas penggunaan APBN serta memberikan masukan dan rekomendasi agar anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
Dalam fungsi pengawasan, DPR menjalankan rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum, hingga kunjungan kerja pengawasan. Sepanjang tahun sidang 2024/2025, tercatat 282 rapat kerja, 259 RDP, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan.
Selain itu, dari 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, DPR menerima 6.297 aspirasi dan pengaduan masyarakat, terdiri dari 5.519 surat dan 778 melalui laman resmi DPR. Aspirasi ini telah diteruskan ke alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti, dengan isu dominan meliputi hukum, pertanahan, aparatur negara, koperasi, dan agama.
Peran DPR dalam Isu Global
Puan juga menyoroti fungsi DPR dalam persetujuan dan konsultasi terhadap calon pimpinan lembaga negara, termasuk Kepala BIN, pimpinan KPK, dan Deputi Gubernur BI.
Selain itu, DPR turut aktif dalam diplomasi parlemen mengenai isu global seperti perubahan iklim, SDGs, kesehatan, partisipasi perempuan, perdagangan digital, konflik geopolitik, kemerdekaan Palestina, hingga keterbukaan parlemen.
"Semua upaya DPR RI ini terus membutuhkan pengawalan melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan," tutup Puan.*
(lp/dv20)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
