JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kedatangan mantan Sekretaris Kabinet dua periode itu dilakukan dalam rangka audiensi dan konsultasi terkait upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Hari ini, KPK menerima audiensi dari Pemprov DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta.Baca Juga:
Menurut Budi, KPK dan Pemprov DKI telah menjalin kolaborasi erat dalam berbagai bidang pencegahan korupsi, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan hingga penguatan sistem pengawasan internal daerah.
"KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan koordinasi supervisi perbaikan sistem serta tata kelola pemerintahan," jelasnya.
Pramono tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.44 WIB, mengenakan batik cokelat berlengan panjang. Saat disapa awak media, ia mengaku kedatangannya kali ini bersifat konsultatif. "Agenda konsultasi, nanti ya," singkatnya sambil berjalan menuju ruang pertemuan.
Ini bukan kali pertama Pramono menyambangi lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya, pada Senin (24/3/2025), ia juga melakukan pertemuan dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto serta dua wakil ketua, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membahas pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis Pemprov DKI.
"Intinya, di bawah kepemimpinan saya, saya ingin seluruh kegiatan pemerintah DKI dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik," ujar Pramono usai pertemuan kala itu.
Pramono juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap operasional RDF Rorotan serta pengelolaan barang milik daerah, yang disebutnya memerlukan monitoring intensif. "Kami ingin semua dilakukan secara transparan dan terawasi, termasuk area Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk pencegahan korupsi," tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya juga diingatkan oleh KPK mengenai sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Jakarta, sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang di masa kepemimpinannya.
Ia menegaskan Pemprov DKI siap bekerja sama penuh jika dibutuhkan.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
