Membangun Nagori Hijau: PKK Simalungun Tingkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan Lingkungan
SIMALUNGUN, Sebanyak 100 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari 10 nagori (desa) di Kabupaten Simalungun mengikuti sosiali
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus membangun paradigma politiknya sendiri tanpa mengikuti pola negara-negara Barat yang dinilai kerap menerapkan standar ganda.
Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Prabowo menilai demokrasi Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter bangsa Indonesia, mengingat sejarah kolonialisme masih menyisakan ironi.Baca Juga:
"Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun, dia ajarin HAM padahal dia yang melanggar HAM," ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, praktik demokrasi dan HAM di negara-negara Barat kerap berubah sesuai kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka.
Karena itu, Indonesia harus membangun sistem politik yang bersandar pada pengalaman sejarah, nilai sosial, serta kebutuhan nasional.
"Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus mencari solusi sendiri, tidak bisa terlalu didikte bangsa lain," katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung tingginya biaya politik di Indonesia.
Ia menilai demokrasi yang berbiaya mahal menjadi pintu masuk korupsi dan mempersempit akses politik bagi warga tanpa modal besar.
Menurut dia, sistem pemilihan yang meniru negara lain justru menambah kompleksitas dan beban anggaran.
"Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, saya kira sumber korupsi yang sangat besar," ucapnya.
Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menerapkan mekanisme pemilihan yang lebih sederhana.
Ia menilai Indonesia bisa meninjau kembali formula pemilihan langsung agar lebih efisien.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," ujarnya.
Di hadapan para kader Partai Golkar, Prabowo kembali menekankan pentingnya etika politik pascapemilu.
Ia meminta para politisi untuk kembali bersatu setelah kontestasi selesai dan tidak berlarut-larut dalam konflik politik yang melelahkan publik.
Prabowo juga menyoroti budaya politik yang hanya sibuk mengkritik tanpa memberikan solusi.
"Tidak ada jembatan dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek. Jembatan dibangun oleh baja, kawat, kayu, semen, dan uang," katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan, namun harus bertujuan memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyerang.
Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kerja nyata dan merumuskan solusi bagi rakyat.
"Inilah kita bersatu, harus kompak. Cari solusi, cari solusi, cari solusi," ujarnya.*
(bi/ad)
SIMALUNGUN, Sebanyak 100 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari 10 nagori (desa) di Kabupaten Simalungun mengikuti sosiali
BATU BARA, Polres Batu Bara memperlihatkan komitmennya dalam menanggapi bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di daerah tersebut. P
NASIONAL
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK
SAMARINDA, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus berkomitmen memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di w
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan harga asli dari dua jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang saat ini
EKONOMI
PIDIE JAYA, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Iskandar Muda Has
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Desa Tandihat, yang terletak di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini berada dala
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, S.H., M.Hum, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk
PEMERINTAHAN
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk segera memper
PERISTIWA