Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan rehabilitasi untuk eks Dirut ASDP Ira Puspadewi.
Namun, Johan menegaskan, ia menolak pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jika dimaksudkan untuk kepentingan rekonsiliasi politik.
"Kalau yang dua itu, saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat. Tapi amnesti untuk kepentingan politik, saya tidak setuju," kata Johan dalam diskusi bertajuk 'Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo' di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).Baca Juga:
Johan menekankan bahwa langkah abolisi dan rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu atau kepentingan politik.
Menurutnya, penegakan hukum harus keras, tetapi tetap mempertimbangkan prinsip keadilan.
Langkah Presiden Prabowo sebelumnya merehabilitasi Ira Puspadewi dan memberikan abolisi kepada Tom Lembong menuai perhatian publik.
Ira Puspadewi sebelumnya divonis bersalah dalam kasus korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara.
Tom Lembong juga terkait kasus hukum tertentu, namun abolisi diberikan untuk mengembalikan hak-haknya.
Johan menegaskan bahwa amnesti untuk kepentingan politik, seperti yang pernah dikaitkan dengan Hasto Kristiyanto, bukan hal yang sejalan dengan prinsip keadilan hukum.
"Langkah rehabilitasi dan abolisi penting untuk mengembalikan rasa keadilan, bukan bagi oligarki, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Johan Budi.*
(d/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN