Perkuat Kekompakan, BRI Padangsidimpuan Gelar Syukuran dan Apresiasi Masa Kerja Pegawai
PADANGSIDIMPUAN PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cabang Padangsidimpuan menggelar kegiatan syukuran sekaligus apresiasi masa kerja
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai biaya politik di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga kepala daerah terpilih kerap menghadapi tekanan besar untuk "mengembalikan modal politik" mereka.
Sayangnya, sebagian kepala daerah menempuh jalan ilegal, termasuk korupsi, untuk menutupi biaya tersebut.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi senilai Rp5,25 miliar untuk melunasi pinjaman bank yang sebelumnya dipakai untuk kampanye pada 2024.Baca Juga:
"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Minggu (14/12/2025).
Budi menjelaskan, tingginya biaya politik tersebut biasanya digunakan untuk pemenangan pemilu, operasional partai, hingga kegiatan internal partai seperti kongres dan musyawarah.
Beban biaya yang besar ini, menurut KPK, kerap mendorong kepala daerah terpilih melakukan praktik korupsi untuk menutupi pinjaman atau pengeluaran kampanye.
Sejak awal tahun, KPK telah menangkap tiga bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ardito menjadi yang ketiga setelah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, dan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Abdul Azis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kolaka Timur.
Sedangkan Sugiri diduga menerima suap terkait pengurusan jabatan, proyek, serta gratifikasi.
Kasus ini kembali menegaskan perhatian KPK terhadap praktik biaya politik yang berlebihan dan dampaknya terhadap korupsi di tingkat daerah.
Lembaga anti-rasuah menekankan pentingnya reformasi pendanaan politik dan penguatan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu serta pengelolaan partai politik.*
PADANGSIDIMPUAN PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cabang Padangsidimpuan menggelar kegiatan syukuran sekaligus apresiasi masa kerja
NASIONAL
LAMPUNG Polda Lampung menggelar sosialisasi pentingnya pemahaman terhadap Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
GIANYAR Kapolres Gianyar AKBP Chandra C. Kesuma, S.I.K., M.H., memimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke77 Tahun 2025 di Lapangan
NASIONAL
DENPASAR Persidangan kasus pencurian di PT Destinasi Lestari kembali mencuatkan polemik soal keterlibatan dua terdakwa. Kuasa hukum Micha
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Puluhan ribu kubik kayu gelondongan yang mengalir di Sungai Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), memicu pole
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU UTARA Sejarah baru tercipta di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Untuk pertama kalinya sejak kabupaten ini berdiri, jaba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Kementerian Keuangan menghadapi tekanan meningkat dari permintaan belanja kemente
EKONOMI
OlehMartin Dennise Silaban. DALAM beberapa tahun terakhir, anak muda di berbagai negara dari Eropa hingga Asia berkalikali muncul sebagai
OPINI
MEDAN Umat Islam bersiap menyambut datangnya bulan Rajab 1447 Hijriah, salah satu dari empat bulan mulia dalam kalender Islam. Berdasark
AGAMA
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur seba
NASIONAL
