JK Kembali Dilaporkan ke Polda Sumut soal Dugaan Penistaan Agama, Ceramah di UGM Jadi Sorotan
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah kepada anggotanya untuk menaikkan bendera Bulan Bintang pada 25 Desember 2025.
Pernyataan ini disampaikannya melalui video yang beredar luas di Banda Aceh dan media sosial, Kamis malam (25/12/2025).
"Saya Jack Libya, Juru Bicara KPA Pusat. Tidak ada perintah untuk menaikkan bendera pada tanggal 25 Desember 2025," tegas Jack Libya.Baca Juga:
Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu pengibaran bendera.
Jack Libya menjelaskan, ajakan pengibaran bendera Bulan Bintang tersebut bukan berasal dari struktur resmi KPA, melainkan propaganda pihak tertentu dari luar Aceh.
Ia menyebut nama Tgk Fajri yang berada di luar negeri sebagai pihak yang menyebarkan narasi tersebut.
"Nyan bandum propaganda Tgk Fajri yang di luar negeri," kata Jack Libya, menekankan bahwa narasi itu tidak mewakili sikap maupun kebijakan resmi KPA Pusat.
Juru bicara KPA Pusat itu juga mengimbau seluruh anggota di Aceh agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan.
Ia menegaskan, saat ini Aceh sedang berduka akibat berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah.
"Aceh sedang berduka, Aceh sedang musibah. Harap semua KPA di seluruh Aceh jangan terpengaruh dengan pernyataan Tgk Fajri yang suruh naikkan bendera," ujarnya.
Jack Libya menambahkan, persoalan bendera merupakan bagian dari dinamika panjang Aceh yang memiliki waktu dan momentum tersendiri.
Namun, prioritas utama saat ini adalah solidaritas kemanusiaan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.*
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap hari untuk menjalankan pr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menahan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Penahanan dilakukan di G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL