Kejagung: Kasus Toni Aji dengan Amsal Sitepu Berbeda
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, menegaskan tidak pernah mengeluarkan perintah kepada anggotanya untuk menaikkan bendera Bulan Bintang pada 25 Desember 2025.
Pernyataan ini disampaikannya melalui video yang beredar luas di Banda Aceh dan media sosial, Kamis malam (25/12/2025).
"Saya Jack Libya, Juru Bicara KPA Pusat. Tidak ada perintah untuk menaikkan bendera pada tanggal 25 Desember 2025," tegas Jack Libya.Baca Juga:
Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait isu pengibaran bendera.
Jack Libya menjelaskan, ajakan pengibaran bendera Bulan Bintang tersebut bukan berasal dari struktur resmi KPA, melainkan propaganda pihak tertentu dari luar Aceh.
Ia menyebut nama Tgk Fajri yang berada di luar negeri sebagai pihak yang menyebarkan narasi tersebut.
"Nyan bandum propaganda Tgk Fajri yang di luar negeri," kata Jack Libya, menekankan bahwa narasi itu tidak mewakili sikap maupun kebijakan resmi KPA Pusat.
Juru bicara KPA Pusat itu juga mengimbau seluruh anggota di Aceh agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan.
Ia menegaskan, saat ini Aceh sedang berduka akibat berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah.
"Aceh sedang berduka, Aceh sedang musibah. Harap semua KPA di seluruh Aceh jangan terpengaruh dengan pernyataan Tgk Fajri yang suruh naikkan bendera," ujarnya.
Jack Libya menambahkan, persoalan bendera merupakan bagian dari dinamika panjang Aceh yang memiliki waktu dan momentum tersendiri.
Namun, prioritas utama saat ini adalah solidaritas kemanusiaan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
TANJAB TIMUR Camat Kuala Jambi, Wahyu Setiawan, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Ketahanan Pangan yang digelar di Aula Kantor
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan perannya sebagai penjaga keterbukaan informasi
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama DPRD menetapkan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentuka
PEMERINTAHAN
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) tengah mendalami dugaan malapraktik di Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Medan yang meny
KESEHATAN
JAKARTA Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 20
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, tidak berk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memburu Jesaya Ginting, pemilik CV Simalem Agro Technofarm (CV ATS), yang telah dit
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Deliserdang mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasu
PEMERINTAHAN